Jakarta, Kameranusantara.id - Menyikapi aksi demonstrasi ratusan sopir angkutan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan terkait kelangkaan solar subsidi, Pemerintah Provinsi Kalsel bergerak cepat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU bersama Satgas BBM yang melibatkan unsur TNI, Polri, serta stakeholder terkait, Kamis (14/5/2026) pagi.
Kegiatan yang diawali dari Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kalsel H. Ahmad Bagiawan.
Sidak dilakukan untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin agar pemerintah daerah bersama Satgas BBM turun langsung melakukan pengawasan di lapangan.
“Atas arahan Bapak Gubernur Kalsel, H. Muhidin, kami diminta segera melakukan pemantauan dan sidak langsung ke SPBU untuk memastikan pasokan BBM aman serta distribusinya berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sejumlah lokasi menjadi sasaran pemantauan tim gabungan, di antaranya SPBKB Trikora, SPBKB Guntung Manggis, SPBU Landasan Ulin Tengah, beberapa SPBU di Basirih, hingga SPBU Gambut.
Menurut Ariadi, pemerintah ingin memastikan dua hal utama dalam pengelolaan BBM subsidi, yakni ketersediaan pasokan dan pemerataan distribusi bagi masyarakat.
“Kita ingin memastikan pasokan BBM tersedia dan pendistribusiannya benar-benar merata kepada masyarakat. Pemerintah tidak ingin masyarakat terbebani atau menjadi korban dari penyalahgunaan pengelolaan BBM di SPBU,” katanya.
Ia menambahkan, pengawasan distribusi energi perlu diperkuat mengingat kondisi geopolitik global turut memengaruhi sektor energi dan distribusi BBM nasional.
“Kita ingin melakukan langkah nyata agar distribusi BBM di Kalsel tetap lancar. Apalagi kondisi geopolitik di luar negeri juga dapat berdampak terhadap distribusi dan pasokan energi, sehingga pengawasan harus terus diperkuat,” lanjutnya.
Dari hasil sidak di sejumlah SPBU, tim gabungan tidak menemukan indikasi penyelewengan maupun praktik pelangsiran BBM subsidi. Kondisi antrean kendaraan juga terpantau tertib dan terkendali.
“Secara umum hasil sidak hari ini cukup baik. Tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM untuk saat ini dan antrean di SPBU juga relatif tertib,” jelas Ariadi.
Selain melakukan pengawasan, tim juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pengelola SPBU agar pengelolaan BBM tetap sesuai ketentuan hukum dan aturan yang berlaku.
“Kami mengingatkan seluruh pengelola SPBU agar tetap mematuhi aturan karena sanksi terhadap penyalahgunaan BBM subsidi cukup berat,” tegasnya.
Terkait laporan dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah SPBU, pemerintah meminta praktik tersebut tidak membebani masyarakat maupun sopir angkutan.
“Kalau sifatnya sukarela dan saling menguntungkan mungkin masih bisa ditoleransi. Namun apabila menjadi beban bagi masyarakat dan bukan kesepakatan bersama, tentu akan ada tindakan dan sanksi,” ujarnya.
Dalam sidak tersebut, pemerintah juga menyoroti pentingnya penerapan sistem barcode di SPBU Pertamina guna memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran dan terpantau dengan baik.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!