Kameranusantara – Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, membantah tuduhan keterlibatannya dalam dugaan pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) terkait pengurusan izin tinggal. Bantahan tersebut disampaikan saat membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Dalam persidangan, Silmy menyatakan surat dakwaan jaksa tidak menguraikan secara jelas tindakan langsung yang dituduhkan kepadanya, termasuk siapa pihak yang dipaksa memberikan uang serta kapan dan bagaimana pemaksaan tersebut dilakukan.
Ia juga menegaskan tidak pernah memerintahkan, mengatur, ataupun memaksakan praktik pungutan tidak resmi dalam pelayanan keimigrasian. Silmy meminta majelis hakim memeriksa perkara secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan semata-mata anggapan bahwa seorang pimpinan mengetahui seluruh tindakan bawahannya.
Dalam perkara tersebut, jaksa mendakwa Silmy bersama sejumlah pejabat dan mantan pejabat Imigrasi melakukan pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dengan nilai keseluruhan sekitar Rp168,92 miliar. Silmy juga didakwa menerima bagian sebesar Rp1,2 miliar serta gratifikasi senilai sekitar Rp33,94 miliar.
Silmy turut mempersoalkan konstruksi dakwaan yang menurutnya menyamakan pengetahuan dan pembiaran dengan tindakan memaksa. Ia menilai uraian tersebut tidak menjelaskan secara konkret perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya.
Melalui nota keberatan tersebut, Silmy meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Selanjutnya, hakim akan mempertimbangkan keberatan tersebut sesuai ketentuan hukum dan fakta persidangan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!