Jakarta, kameranusantara.id - Upaya pemerintah memperkuat benteng ideologi generasi muda kembali diwujudkan melalui kegiatan edukatif yang digelar Tim Pencegahan Densus 88 Anti Teror Polri. Bertempat di SMAN 1

Jakarta,kameranusantara.id - Pemerintah terus memperkuat upaya melawan penyebaran radikalisme di media sosial yang semakin canggih dan sulit dikenali. Seiring dengan meningkatnya akses internet dan ruang digital

Jakarta, Kameranusantara.id - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengeluarkan imbauan kuat kepada orang tua dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi ancaman

Jakarta, kameranusantara.id - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kembali menegaskan pentingnya kewaspadaan generasi muda, khususnya mahasiswa dan para remaja, terhadap ancaman

Jakarta, kameranusantara.id - Pemuda Kota Bogor menggelar deklarasi Peduli Kondusifitas Lingkungan di kawasan Bogor Utara, Bogor, Jabar, pada Selasa (2/12/2025).Mereka pun mengajak semua warga Bogor untuk bersama

Jakarta, Kameranusantara.id - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh dengan menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara terukur dan berkeadilan.

Jakarta, kameranusantara.id - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) kembali menjadi topik yang menyita perhatian publik, khususnya di kalangan pekerja dan pelaku usaha. Namun di tengah dinamika tersebut, pemerintah

Jakarta, kameranusantara.id - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat dilihat sebagai bentuk nyata perhatian Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terhadap buruh. Namun, perlu diingat bahwa kenaikan UMP juga

Jakarta,kameranusantara.id - Rencana aksi mogok nasional yang akan digelar oleh sejumlah serikat buruh sebagai bentuk penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Jakarta, kameranusantara.id - Ketegangan antara pemerintah dan kelompok pekerja kembali mencuat setelah Presiden Partai Buruh bersama sejumlah konfederasi serikat pekerja menyatakan penolakan terhadap kebijakan