Jakarta, Kameranusantara.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dijadwalkan mengumumkan detail penggalangan dana untuk rekonstruksi Jalur Gaza serta skema Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP) pada 19 Februari mendatang.
Dua pejabat senior AS kepada Reuters menyampaikan bahwa pertemuan perdana BoP tersebut akan memfokuskan pembahasan pada rencana pembangunan kembali Gaza dan kontribusi militer negara-negara anggota dalam ISF.
Sekitar 20 kepala negara dan pemerintahan dijadwalkan menghadiri forum tersebut, menurut para pejabat.
"Presiden akan membuat pengumuman terkait dana yang terkumpul," kata salah satu pejabat.
Pejabat AS itu juga menyebut sejumlah negara telah "bermurah hati" dalam menawarkan dukungan pendanaan guna mendukung proses rekonstruksi Gaza.
"Banyak orang datang kepada kami untuk menawarkan bantuan," katanya, seraya menegaskan bahwa inisiatif tersebut bukan atas permintaan AS.
Sejalan dengan itu, rincian total dana yang berhasil dihimpun akan menjadi agenda utama dalam forum BoP.
Selain pendanaan, pembahasan mengenai partisipasi militer dalam ISF juga akan menjadi perhatian. Pasukan ini diproyeksikan mulai dikerahkan ke Gaza dalam beberapa bulan ke depan.
KTT juga akan mengulas laporan kinerja Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, lembaga yang dibentuk Trump untuk mengambil alih pemerintahan Hamas di wilayah tersebut.
Forum Dewan Perdamaian dijadwalkan berlangsung pada 19 Januari di Washington, D.C.. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, termasuk di antara pemimpin dunia yang akan hadir.
Trump secara resmi membentuk BoP pada 23 Januari lalu di sela-sela World Economic Forum di Davos, Swiss. Pembentukan dewan tersebut didukung resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari rencana 20 poin Trump untuk Gaza.
Sejumlah negara Arab dan Muslim seperti Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Indonesia turut bergabung dalam dewan tersebut. Sementara itu, beberapa negara Barat dan kekuatan besar dunia memilih bersikap lebih hati-hati.
Terdapat pula kekhawatiran bahwa peran BoP berpotensi menyaingi fungsi PBB, mengingat mandat dalam piagamnya memungkinkan dewan berkembang untuk menangani konflik lain secara global. Beberapa negara Barat menilai visi dan misi BoP dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan konstitusi mereka. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!