JAKARTA, kameranusantara.id – Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) mendorong pelaku usaha segera mengurus sertifikasi halal sebelum kewajiban sertifikasi halal diberlakukan penuh pada 18 Oktober 2026.
Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati mengatakan pelaku usaha perlu memanfaatkan waktu yang tersisa agar produk mereka telah memenuhi ketentuan ketika aturan tersebut mulai berlaku.
Menurut Muti, konsumen juga memiliki peran dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha. Masyarakat dinilai dapat ikut mengawasi dan memastikan produk yang dikonsumsi tetap memenuhi standar kehalalan.
LPPOM mengaku siap membantu percepatan proses sertifikasi. Layanan pemeriksaan tersedia di 34 provinsi sehingga pelaku usaha di berbagai daerah dapat memperoleh pendampingan.
Untuk perusahaan dalam negeri, proses pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) ditargetkan selesai dalam 15 hari, dengan kemungkinan perpanjangan sesuai ketentuan apabila pemeriksaan membutuhkan waktu lebih lama.
Ekosistem sertifikasi halal saat ini juga didukung 126 LPH dan sekitar 2.130 auditor halal. Selain itu, terdapat 40 lembaga pelatihan yang membantu menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung proses sertifikasi.
Sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memastikan pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban akan dilakukan setelah masa penundaan berakhir.
Ketua Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat S. Burhanudin mengatakan sanksi akan diberikan secara bertahap. Tahap awal berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga.
Apabila setelah tahapan tersebut pelaku usaha tetap tidak memenuhi kewajiban, BPJPH dapat memberikan peringatan agar produk ditarik dari peredaran di Indonesia.
Mamat menegaskan tidak ada rencana kembali menunda penerapan kewajiban sertifikasi halal. Menurut dia, pelaku usaha telah memperoleh waktu tambahan selama dua tahun untuk mempersiapkan pemenuhan ketentuan tersebut. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!