Jakarta, kameranusantara.id - Potensi krisis energi akibat konflik di Timur Tengah mendorong pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai langkah antisipatif. Penutupan sebagian Selat Hormuz berdampak langsung pada pasokan minyak dan gas global, termasuk bagi Indonesia yang masih bergantung pada energi fosil.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan sejumlah program strategis, mulai dari pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas besar, penggantian pembangkit diesel, percepatan penggunaan biodiesel B50, hingga kebijakan work from home (WFH) untuk menekan konsumsi energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi budaya kerja nasional yang lebih efisien. Selain itu, pemerintah juga menerapkan penghematan anggaran, pembatasan perjalanan dinas, serta pengaturan konsumsi BBM.
Di sisi pasokan, pemerintah memastikan cadangan energi nasional masih aman dan telah menyiapkan alternatif impor dari negara lain. Upaya percepatan pengembangan energi terbarukan, seperti surya dan panas bumi, juga terus didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Lembaga kajian energi Institute for Essential Services Reform (IESR) mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons ancaman krisis. Namun, IESR menekankan pentingnya transparansi data pasokan energi untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah kepanikan di masyarakat.
Selain itu, tekanan harga minyak dunia yang tinggi dinilai berpotensi membebani APBN, terutama dari sisi subsidi energi. IESR mengingatkan perlunya reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.
Dalam kajiannya, IESR juga menyoroti sejumlah program yang dinilai perlu dikaji ulang. Rencana konversi besar-besaran kendaraan berbahan bakar minyak ke listrik, misalnya, dianggap belum realistis dalam jangka pendek karena keterbatasan infrastruktur, biaya, dan kesiapan ekosistem.
Program biodiesel B50 juga dinilai memiliki risiko fiskal dan ekonomi, termasuk potensi kenaikan subsidi dan berkurangnya penerimaan negara dari ekspor sawit. IESR menyarankan pemerintah tetap mempertahankan kebijakan B40 yang dinilai lebih stabil dan terukur.
Sebagai solusi jangka menengah dan panjang, lembaga tersebut mendorong percepatan elektrifikasi transportasi, penguatan transportasi publik, serta peningkatan efisiensi kendaraan.
Situasi global saat ini menjadi pengingat bahwa ketahanan energi tidak bisa hanya bergantung pada pasokan fosil. Strategi yang terencana, realistis, dan berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar Indonesia mampu menghadapi gejolak energi dunia tanpa membebani ekonomi nasional. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!