Ambon, kameranusantara.id - Seorang anggota Brimob Polda Maluku, Bripda MS, resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) setelah terbukti melanggar kode etik dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang siswa MTs berinisial AT (14) di Kota Tual, Maluku.
Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Maluku, Kombes Rusitah Umasugi, menyatakan Komisi Kode Etik Polri memutuskan perbuatan Bripda MS sebagai tindakan tercela. Selain penempatan di tempat khusus selama empat hari sejak 21 hingga 24 Februari 2026, sanksi terberat berupa PTDH dijatuhkan kepada yang bersangkutan.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang etik yang berlangsung maraton di Ruang Sidang Ditpropam Polda Maluku, Senin (23/2) pukul 14.00 WIT hingga Selasa (24/2) dini hari. Sidang dipimpin Kombes Indra Gunawan, didampingi unsur komisi etik lainnya serta tim penuntut.
Proses persidangan menghadirkan sejumlah saksi, termasuk sembilan anggota Brimob dan satu saksi korban. Empat saksi lain mengikuti sidang secara daring dari Tual, terdiri dari personel kepolisian setempat dan keluarga korban. Terduga pelanggar juga diperiksa secara langsung.
Dalam amar putusannya, komisi menyatakan Bripda MS melanggar ketentuan pemberhentian anggota Polri serta sejumlah pasal dalam Peraturan Kepolisian tentang Kode Etik Profesi. Atas keputusan PTDH tersebut, Bripda MS menyatakan masih pikir-pikir untuk menerima atau mengajukan keberatan.
Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto menyebut Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap kasus ini. Kapolri, kata dia, memerintahkan penanganan secara tegas, transparan, dan tuntas demi menghadirkan keadilan bagi keluarga korban.
Selain itu, tim pengawas dari Itwasum Polri dan Divpropam Mabes Polri turut dilibatkan untuk memastikan proses berjalan objektif. Pengawas eksternal juga diikutsertakan guna menjamin akuntabilitas penanganan perkara. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!