Kameranusantara — Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) didorong untuk semakin aktif menjadi mitra strategis dalam pembangunan masyarakat melalui penguatan komunikasi dan kolaborasi dengan parlemen. Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menilai jaringan BKMT di berbagai daerah memiliki potensi besar untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan memperluas manfaat kebijakan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Silaturahim Kebangsaan bersama Pimpinan Pusat BKMT di Jakarta, Rabu (26/8/2026). Forum tersebut menjadi ruang dialog untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat sekaligus membahas peluang kerja sama dalam sejumlah sektor.
Ibas menyebut aspirasi BKMT mencakup berbagai persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Di antaranya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial, UMKM, penguatan ekonomi masyarakat, dan ketahanan keluarga.
Ia menilai keberadaan jaringan majelis taklim yang tersebar di berbagai daerah merupakan modal sosial yang dapat dikembangkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.
“Artinya, aspirasi BKMT memiliki banyak pintu untuk diperjuangkan di parlemen. Tugas kita adalah membuat pintu-pintu itu saling terhubung,” kata Ibas.
Menurutnya, hubungan antara masyarakat dan parlemen harus dibangun melalui komunikasi dua arah. Pertemuan dengan organisasi masyarakat tidak cukup hanya menghasilkan dialog, tetapi harus mampu melahirkan solusi yang dapat dirasakan masyarakat.
Sejumlah anggota DPR RI yang hadir dalam pertemuan tersebut kemudian menyampaikan sejumlah gagasan konkret.
Nanang Samodra dari Komisi VIII DPR RI mengusulkan pelibatan perempuan dan ustazah di lingkungan majelis taklim sebagai pendamping sertifikasi halal bagi UMKM. Gagasan ini dapat memberikan peluang baru bagi perempuan untuk berkontribusi dalam penguatan sektor usaha masyarakat.
Di bidang kesehatan dan perlindungan sosial, Cellica Nurrachadiana dari Komisi IX DPR RI mendorong keterlibatan BKMT dalam memperluas layanan Cek Kesehatan Gratis. Ia juga menilai guru ngaji sebagai pekerja informal perlu mendapatkan akses perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Bramantyo Suwondo dari Komisi X DPR RI membuka peluang kerja sama dalam bidang pendidikan, dakwah, serta pengembangan pariwisata halal. Marwan Cik Hasan dari Komisi XI DPR RI menambahkan pentingnya memperkuat ekonomi keluarga melalui UMKM dan koperasi.
Berbagai gagasan tersebut memperlihatkan adanya ruang kolaborasi yang luas antara masyarakat dan lembaga negara. Aspirasi yang muncul dari tingkat komunitas dapat menjadi masukan dalam proses penyusunan kebijakan sekaligus membantu pemerintah memastikan program pembangunan lebih tepat sasaran.
Ibas pun mengajak BKMT terus mengawal aspirasi dan kebijakan serta penganggaran negara agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya memperbesar solusi melalui persatuan dan kolaborasi.
Pendekatan tersebut sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, parlemen, organisasi masyarakat, dan masyarakat secara bersama-sama.
Penguatan peran BKMT juga dapat menjadi salah satu bentuk peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Dengan jaringan yang luas dan kedekatan dengan masyarakat, BKMT memiliki potensi untuk menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput dan proses kebijakan di tingkat nasional.
Sinergi yang semakin kuat antara BKMT dan parlemen diharapkan mampu menghasilkan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, memperkuat ekonomi keluarga, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta memperluas pemberdayaan perempuan.
Kolaborasi tersebut menjadi contoh bahwa pembangunan nasional akan semakin kuat ketika aspirasi masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga dikawal bersama hingga menghasilkan solusi yang konkret.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!