Kameranusantara — Indonesia terus memperkuat pendekatan pembangunan, perlindungan masyarakat, dan diplomasi kawasan dalam menangani berbagai persoalan di Papua. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyusul pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon dalam Sidang Umum PBB terkait kondisi HAM di Papua Barat.
Sukamta menyampaikan bahwa isu Papua perlu dibahas dengan informasi yang lengkap, berimbang, dan dapat diverifikasi. Ia menilai penyampaian isu di forum internasional perlu memperhatikan kondisi faktual di lapangan serta menghormati kedaulatan masing-masing negara.
Menurutnya, Indonesia memiliki mekanisme hukum dan kelembagaan dalam menangani berbagai persoalan HAM. Karena itu, penyelesaian persoalan Papua perlu dilakukan melalui mekanisme yang tersedia sekaligus dengan terus memperkuat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Indonesia terus mendorong pembangunan di Papua melalui peningkatan infrastruktur dasar, akses energi, pendidikan, kesehatan, konektivitas digital, serta pemberdayaan ekonomi. Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya memenuhi hak masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan.
Di sisi lain, aspek keamanan masyarakat juga menjadi perhatian. Komisi I menilai perlindungan warga sipil harus menjadi bagian dari upaya menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Penegakan hukum diharapkan tetap dilakukan secara humanis, preventif, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
Sukamta juga menyoroti pentingnya melihat persoalan Papua dari perspektif masyarakat yang terdampak kekerasan. Guru, tenaga kesehatan, anak-anak, dan warga sipil lainnya membutuhkan lingkungan yang aman agar kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi dapat berlangsung secara normal.
Dalam hubungan dengan negara-negara Pasifik, Komisi I mendorong penguatan diplomasi parlementer. Indonesia dinilai memiliki ruang untuk meningkatkan komunikasi dengan negara-negara kawasan guna menyampaikan informasi mengenai perkembangan pembangunan dan kondisi masyarakat Papua secara langsung.
Sukamta menyatakan Komisi I siap membuka ruang dialog dengan parlemen maupun pemimpin Kepulauan Solomon. Dialog tersebut dapat menjadi sarana untuk membangun pemahaman yang lebih objektif dan mendorong kerja sama kawasan yang konstruktif.
Pendekatan diplomasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia dapat mempertahankan prinsip kedaulatan sambil tetap membuka ruang komunikasi dan kerja sama dengan negara-negara tetangga. Dalam kerangka tersebut, persoalan keamanan, pembangunan, dan perlindungan HAM dipandang perlu berjalan secara bersamaan.
Komisi I DPR RI menegaskan akan terus mengawal kepentingan nasional dan kedaulatan NKRI, sekaligus mendorong agar pembangunan serta pemenuhan hak masyarakat Papua terus ditingkatkan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!