Kasus Dugaan Korupsi MBG Diproses Sesuai Hukum, TNI Tegaskan Komitmen Akuntabilitas

Kameranusantara – Penanganan perkara dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjalan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Mabes TNI menegaskan penghormatan terhadap proses hukum menyusul ditetapkannya Kolonel Cpl Budi Utomo sebagai tersangka.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyatakan TNI menghormati mekanisme dan proses hukum serta menjamin independensi dalam perkara tersebut. Pernyataan itu disampaikan setelah Kejaksaan Agung mengungkap status hukum Budi Utomo pada 29 September 2026.

Kejagung menyebut Budi Utomo telah berstatus tersangka sejak Agustus 2026 dan telah ditahan di Pomdam Jaya. Penanganan perkara dilakukan melalui mekanisme koneksitas karena melibatkan unsur militer dan perkara terkait tata kelola program di BGN.

Selain perkara Budi Utomo, Kejagung juga telah melimpahkan enam tersangka beserta barang bukti dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk proses penuntutan.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran dalam pengelolaan program publik diproses melalui jalur hukum sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Sikap TNI yang menyerahkan proses kepada mekanisme hukum juga menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas institusi.

Pengawasan dan penegakan hukum menjadi unsur penting dalam menjaga pelaksanaan program MBG agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan tata kelola yang transparan dan pengawasan yang berkelanjutan, program tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi penerima.