NABIRE, suarabersama.com – Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah meminta pemerintah mengubah strategi penanganan konflik di Tanah Papua dengan mengedepankan pendekatan dialogis dan humanis. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan serta menjamin rasa aman bagi masyarakat.
Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menegaskan bahwa pendekatan keamanan semata belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Ia menilai diperlukan upaya yang lebih komprehensif, termasuk membuka ruang dialog dengan berbagai pihak dan mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus berani mencari solusi jangka panjang agar masyarakat Papua dapat hidup damai dan sejahtera. Dialog yang terbuka dinilai menjadi kunci untuk mengurai akar masalah yang selama ini belum terselesaikan.
Selain itu, MRP juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam setiap kebijakan. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat sebagai fondasi menciptakan stabilitas wilayah.
Agustinus menilai, kehadiran negara tidak cukup hanya melalui penambahan aparat keamanan. Ia menyebut pengiriman pasukan dalam jumlah besar belum terbukti efektif meredam konflik yang kerap terjadi, baik antarwarga maupun antara masyarakat dan aparat.
“Pendekatan yang dibutuhkan adalah yang mampu membangun kepercayaan dan menghadirkan keadilan bagi semua pihak,” ujarnya.
MRP Papua Tengah juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Hal ini dinilai menjadi faktor krusial untuk membangun kepercayaan publik terhadap negara.
Desakan tersebut telah disampaikan kepada perwakilan Kementerian Hak Asasi Manusia saat kunjungan ke Nabire, menyusul meningkatnya tensi konflik di sejumlah wilayah, termasuk Dogiyai.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!