Kameranusantara.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri bersama instansi terkait masih mendalami informasi mengenai dugaan perekrutan delapan warga negara Indonesia (WNI) untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia.
"Kementerian Luar Negeri bersama instansi terkait terus mendalami informasi yang kami terima beberapa hari lalu terkait keterlibatan 8 warga negara Indonesia yang diduga direkrut," ucap Sugiono di Jakarta, dikutip dari keterangan resminya, Jumat (4/9).
Sugiono menegaskan, salah satu tugas utama pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri adalah memastikan pelindungan terhadap WNI yang berada di luar negeri. Pemenuhan hak-hak konsuler juga akan tetap dilakukan sepanjang tidak ditemukan unsur yang menyebabkan seseorang kehilangan status kewarganegaraannya.
"Hak-hak konsuler yang kami harus penuhi sepanjang tidak ditemukan unsur-unsur yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraan," ucap Sugiono.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI juga menyatakan pemerintah masih melakukan proses verifikasi terhadap informasi mengenai delapan WNI tersebut. Verifikasi dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI, serta kementerian dan lembaga terkait.
"Atas informasi tersebut, Kemhan sudah mencermati informasi tersebut. Saat ini Pemerintah masih melakukan verifikasi dan koordinasi melalui Kemlu, Perwakilan RI, serta kementerian/lembaga terkait untuk memastikan identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, dan bentuk keterlibatan para WNI dimaksud," kata Rico kepada wartawan, Rabu (2/9).
Kemenhan menegaskan belum dapat memastikan mekanisme perekrutan maupun bentuk penugasan para WNI tersebut. Pemerintah memilih menunggu hasil verifikasi agar informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan fakta yang telah terkonfirmasi.
"Karena proses verifikasi masih berjalan, tentunya kita tidak ingin berspekulasi mengenai bagaimana mereka direkrut maupun bentuk penugasannya," ujarnya.
Terkait kemungkinan konsekuensi hukum, Kemenhan menyatakan penanganannya akan mengacu pada peraturan perundang-undangan apabila keterlibatan WNI dalam angkatan bersenjata negara asing telah terbukti berdasarkan fakta yang terverifikasi.
"Terkait konsekuensi hukumnya akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan fakta yang telah terverifikasi dan prosedur hukum yang berlaku," katanya.
Informasi mengenai delapan WNI yang diduga bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia sebelumnya disampaikan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina pada 27 Agustus. Pemerintah Indonesia kemudian melakukan pendalaman untuk memastikan identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan mereka.
Kementerian Luar Negeri juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!