Jakarta, kameranusantara.id - Rencana penerapan biodiesel B50 pada semester II 2026 dinilai masih menghadapi tantangan serius, terutama dari sisi ketersediaan bahan baku minyak sawit mentah (CPO). Pemerintah diminta fokus memperkuat sektor hulu guna memastikan pasokan tetap terjaga.
Peneliti dari Universitas Indonesia, Eugenia Mardanugraha, menilai produksi CPO nasional saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi lonjakan kebutuhan biodiesel, di tengah tingginya permintaan ekspor dan kebutuhan domestik lainnya seperti pangan dan industri oleokimia.
Ia menjelaskan kondisi tersebut berpotensi memicu persaingan alokasi CPO antara pasar ekspor dan kebutuhan dalam negeri. Jika kebijakan B50 dipaksakan dalam waktu dekat, kemungkinan besar ekspor akan tertekan karena prioritas beralih ke pemenuhan kebutuhan domestik.
Selain itu, fluktuasi harga minyak dunia dan CPO turut menambah kompleksitas kebijakan. Pemerintah perlu cermat menentukan waktu dan skala implementasi agar tidak menimbulkan gejolak pasar.
Eugenia juga menyoroti pentingnya penguatan skema Domestic Market Obligation (DMO). Menurutnya, kebijakan ini perlu diarahkan menjadi kewajiban pasokan domestik yang tegas, dengan mekanisme yang tetap memberikan insentif bagi produsen untuk meningkatkan produksi.
Ia menekankan, peningkatan mandatori biodiesel tidak otomatis menjamin ketahanan energi tanpa dukungan bahan baku yang cukup dan berkelanjutan.
Karena itu, perbaikan di sektor hulu menjadi kunci. Upaya seperti peremajaan kebun, peningkatan kualitas bibit, praktik budidaya yang efisien, serta dukungan bagi petani dinilai penting untuk mendongkrak produktivitas.
Dengan langkah tersebut, peningkatan kebutuhan energi berbasis sawit diharapkan dapat diimbangi oleh produksi yang memadai, sehingga menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan pasar ekspor. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!