JAKARTA, kameranusantara.id – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai penyelesaian konflik di Papua tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, dibutuhkan keputusan politik tingkat nasional yang melibatkan seluruh unsur negara untuk mengakhiri kekerasan yang terus berulang.
Pernyataan itu disampaikan Pigai menanggapi laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang 2025, serta 26 kasus tambahan hingga April 2026.
Pigai mengatakan perkembangan teknologi informasi membuat setiap insiden kekerasan di Papua cepat diketahui publik, baik di dalam maupun luar negeri. Karena itu, pemerintah dinilai perlu segera mencegah eskalasi konflik agar tidak memperburuk citra HAM Indonesia di mata dunia.
“Catatan domestik maupun internasional menunjukkan eskalasi meningkat. Dalam hampir sebulan saja, sedikitnya 20 orang meninggal dalam lima peristiwa di Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika, dan Tembagapura,” ujar Pigai di Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Menurutnya, pendekatan penyelesaian konflik selama ini masih berfokus pada kasus per kasus dan belum menyentuh akar persoalan secara menyeluruh. Ia menilai konflik Papua merupakan isu strategis nasional yang memerlukan keterlibatan lintas lembaga dan tokoh bangsa.
“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh nasional,” katanya.
Pigai menegaskan persoalan Papua tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu kementerian atau institusi tertentu. Pemerintah, kata dia, perlu membangun pendekatan yang lebih komprehensif melalui dialog, perlindungan HAM, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Ia memastikan Kementerian HAM akan terus mendorong penyelesaian konflik Papua yang terintegrasi, berkeadilan, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia demi terciptanya solusi damai yang berkelanjutan. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!