Jakarta, kamerausantara.id - Kebijakan pemerintah untuk memperketat larangan impor pakaian bekas mendapat dukungan dari DPR. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Imas Aan Ubudiyah, menilai langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memasukkan pemasok pakaian bekas ke daftar hitam importir sebagai terobosan penting bagi industri tekstil nasional.
Menurut Imas, penghentian impor harus dimulai dari sumbernya. Ia menilai pembatasan di tingkat penjualan saja tidak cukup jika arus barang dari luar negeri masih terus masuk. “Kalau pengiriman dari luar tidak dihentikan, peredarannya akan tetap sulit dikendalikan. Karena itu, pemutusan rantai pasok lewat blacklist importir adalah langkah strategis,” ujarnya di Jakarta.
Ia juga menekankan perlunya sanksi tegas bagi pihak yang tetap mencoba memasok pakaian bekas ke Indonesia meski sudah masuk daftar hitam. Penegakan hukum yang konsisten dinilai menjadi kunci efektivitas kebijakan ini. Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan, sejak 2024 hingga Agustus 2025 terdapat 2.584 kasus penyelundupan pakaian bekas yang berhasil ditindak. Dari operasi tersebut, disita 12.808 koli barang dengan nilai sekitar Rp49,44 miliar. (kls)
Imas menilai banjir pakaian bekas impor murah selama ini menekan daya saing produk tekstil lokal. Padahal, menurutnya, banyak pelaku industri dalam negeri yang telah berinovasi dan menghasilkan produk berkualitas. “Kalau impor pakaian bekas bisa dihentikan secara konsisten, industri tekstil nasional punya peluang besar untuk bangkit dan memperluas pasar domestik,” katanya.
Ia juga menyoroti maraknya penjualan pakaian bekas di pasar tradisional hingga platform daring yang membuat produk lokal semakin sulit bersaing dari sisi harga. Karena itu, ia mendorong pemerintah berpihak penuh pada penguatan industri tekstil dalam negeri melalui kebijakan yang berpihak dan pengawasan yang ketat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!