Jakarta, kameranusantara.id - Pemerintah China menyoroti polemik permintaan izin lintas udara militer Amerika Serikat di wilayah Indonesia. Beijing mengingatkan kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip yang dijunjung ASEAN.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa negara anggota ASEAN harus menghindari kebijakan yang dapat mengancam kedaulatan dan stabilitas kawasan. Ia merujuk pada Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia yang menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan tidak melibatkan wilayah nasional dalam aktivitas yang merugikan pihak lain.
Menurutnya, kerja sama pertahanan antarnegara semestinya tidak diarahkan untuk kepentingan pihak tertentu atau memicu ketegangan baru di kawasan.
Isu Overflight Mencuat di Tengah Dinamika Global
Wacana pemberian “blanket overflight clearance” bagi pesawat militer AS menjadi sorotan di tengah meningkatnya tensi geopolitik global. Posisi strategis Indonesia dinilai membuat isu ini sensitif, terutama karena berada di jalur penghubung kawasan penting Indo-Pasifik.
Namun, pemerintah Indonesia memastikan tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas bagi militer asing di ruang udara nasional.
Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Akses Bebas
Melalui pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa kerja sama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat tidak mencakup izin bebas melintas bagi pesawat militer.
Hal senada disampaikan oleh Kementerian Pertahanan yang memastikan bahwa isu overflight tidak termasuk dalam kesepakatan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) yang baru disepakati kedua negara.
Kerja Sama Tetap Berbasis Kedaulatan
Pemerintah menegaskan seluruh kerja sama pertahanan, termasuk dengan AS, tetap berlandaskan prinsip saling menghormati, kedaulatan, dan kepentingan nasional.
Polemik ini menunjukkan sensitivitas isu keamanan kawasan, di tengah meningkatnya rivalitas global yang turut memengaruhi dinamika di Asia Tenggara. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!