JAKARTA, kameranusantara.id– Presiden Prabowo Subianto meminta identitas korporasi yang diproses terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) segera dilaporkan kepadanya. Ia juga membuka kemungkinan pencabutan izin perusahaan yang terbukti terlibat.
Permintaan itu disampaikan Prabowo kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat penanganan bencana, Senin (7/9/2026).
“Saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya. Yang delapan maupun yang 18,” kata Prabowo.
Kapolri sebelumnya melaporkan terdapat delapan korporasi yang sedang diproses secara hukum terkait karhutla. Selain itu, ada 18 perusahaan yang dinilai melakukan kelalaian dan telah dikenai sanksi administratif.
Prabowo mengatakan pemerintah perlu menelusuri lebih jauh perusahaan yang berkaitan dengan kebakaran, termasuk kepemilikan dan status izinnya. Ia meminta kementerian terkait melakukan evaluasi terhadap izin usaha dan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang bermasalah.
“Kalau perlu kita segera cabut semuanya itu, semua izin-izinnya kita cabut. HGU-nya dan sebagainya. Ini sudah kelewatan,” tegasnya.
Presiden juga menyoroti perubahan fungsi lahan yang terjadi setelah kebakaran. Ia meminta pemerintah memastikan tidak ada pola pembukaan atau pemanfaatan lahan secara cepat setelah kawasan hutan terbakar.
Sigit menjelaskan penanganan karhutla tidak hanya menyasar perusahaan yang sedang diproses pidana. Berdasarkan laporan kepolisian, terdapat 42 perusahaan yang telah dikenai sanksi berupa pencabutan izin dan 18 perusahaan lainnya mendapat sanksi pembekuan izin.
Di luar perkara korporasi, Polri juga telah menerima 200 laporan terkait karhutla dan menetapkan 138 tersangka. Sebanyak 119 orang diduga melakukan pembakaran secara sengaja, sedangkan 19 lainnya diproses karena kelalaian.
Pemerintah menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla akan terus diperkuat untuk mencegah kebakaran berulang dan memastikan perusahaan maupun individu bertanggung jawab atas pengelolaan lahannya. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!