Jakarta, Kameranusantara.id - Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet pada 1 Oktober 2026. Pergantian susunan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas kerja pemerintah sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian, dunia usaha masih menerapkan sikap hati-hati dalam melihat prospek ekonomi hingga 2027.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan pelaku usaha masih melihat peluang untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026 dan memasuki 2027. Namun, sejumlah risiko eksternal maupun domestik tetap perlu menjadi perhatian.
Berdasarkan hasil survei Mid-Year Business Outlook APINDO 2026, persepsi dunia usaha terhadap kondisi ekonomi pada 2027 masih cenderung berhati-hati. Sebanyak 37,1% perusahaan memperkirakan kondisi usaha akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, 42,2% memperkirakan kondisi usaha relatif tidak berubah dan 20,7% lainnya memprediksi adanya penurunan.
Reshuffle Kabinet dan Harapan Dunia Usaha
Pergantian sejumlah pejabat dalam kabinet pemerintahan Prabowo dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Ketua Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Sulawesi Selatan, Boas Singkali, menyampaikan dukungannya terhadap langkah tersebut dan berharap penyegaran kabinet dapat diikuti dengan peningkatan kinerja pemerintahan.
Menurut Boas, tantangan pemerintah tidak berhenti pada penataan komposisi kabinet. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap kementerian dan lembaga mampu bekerja secara optimal, terukur, dan memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat serta dunia usaha.
Ia berharap reshuffle tersebut tidak sebatas pergantian pejabat, tetapi diikuti dengan percepatan pelaksanaan program dan peningkatan kinerja, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Momentum Pertumbuhan Ekonomi
Shinta menyebut sejumlah indikator masih menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang positif. Ekonomi Indonesia pada semester I-2026 tercatat tumbuh 5,45%. Sementara itu, sektor manufaktur pada September 2026 menunjukkan ekspansi dengan Purchasing Managers' Index (PMI) berada di level 52,4.
Meski demikian, pelaku usaha tetap perlu mengantisipasi berbagai risiko, termasuk ketidakpastian ekonomi global, perkembangan suku bunga, serta volatilitas harga energi yang berpotensi memengaruhi aktivitas bisnis.
Shinta menilai stabilitas makroekonomi perlu berjalan beriringan dengan penguatan sektor riil, perbaikan iklim investasi, dan peningkatan daya saing industri. Kepastian kebijakan juga menjadi salah satu faktor penting bagi dunia usaha karena keputusan investasi umumnya memiliki orientasi jangka menengah dan panjang.
Karena itu, pergantian pejabat dalam pemerintahan diharapkan tidak mengganggu kesinambungan kebijakan ekonomi yang sudah berjalan.
Dorong Implementasi Kebijakan yang Konsisten
Setelah reshuffle kabinet, Shinta dan Boas berharap pemerintah dapat memastikan kebijakan yang telah dirancang diterapkan secara konsisten. Koordinasi antarinstansi, percepatan penyelesaian berbagai hambatan, serta kesinambungan program dinilai penting untuk menjaga iklim investasi dan mendukung industrialisasi.
Langkah tersebut juga diharapkan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 2027.
“Kita ingin melihat hasil nyata dari kebijakan pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Boas.
Harapan tersebut menempatkan efektivitas implementasi kebijakan sebagai salah satu faktor penting setelah reshuffle kabinet, terutama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. (ann)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!