Jakarta, Kameranusantara.id - Gubernur Papua Matius D Fakhiri menyampaikan bahwa program pembangunan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dijalankan pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Papua.
“Kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kementerian Dalam Negeri, atas dukungan terhadap program perumahan bagi masyarakat Papua," katanya Gubernur Fakhiri di Jayapura, Kamis.
Menurutnya, dukungan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang layak. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengikuti rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan program tersebut.
"Pada Rabu (15/4) kami mengikuti rapat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, dimana program tersebut mencakup Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, serta rencana pembangunan sekitar 2.200 unit rumah di Papua," katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik hunian, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat.
"Karena pembangunan sektor perumahan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa tantangan sektor perumahan di Papua masih cukup besar, baik dari sisi kepemilikan maupun kelayakan hunian.
"Untuk itu program dari Kementerian PKP ini sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah. Untuk bedah rumah saja, dialokasikan sekitar 21.000 unit di wilayah Papua,” katanya.
Ia menilai program tersebut menjadi salah satu langkah paling masif yang pernah dilakukan pemerintah dalam sektor perumahan di Papua, terutama mengingat luas wilayah dan kompleksitas administrasi yang mencakup enam provinsi serta puluhan kabupaten/kota.
"Pelaksanaan program dalam skala besar tersebut tidak akan optimal jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengingat Papua terdiri dari enam provinsi dan puluhan kabupaten/kota," ujarnya.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, diharapkan percepatan pembangunan perumahan di Papua dapat berjalan lebih merata serta memberikan dampak berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!