Kameranusantara.id - Pemerintah menegaskan bahwa langkah penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sedang dilakukan merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi sekaligus memastikan setiap pengeluaran negara lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sekaligus menjawab salah satu tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi demonstrasi pada Jumat (12/6), khususnya terkait isu pemborosan anggaran negara.
Menurut Qodari, sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, fokus utama yang dijalankan adalah memperbaiki kualitas belanja negara dengan memangkas pengeluaran yang dianggap tidak prioritas dan tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” kata Qodari dalam keterangannya, Sabtu (13/6).
Ia menjelaskan, pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran negara. Hasilnya, sejumlah belanja yang dinilai kurang efektif berhasil ditekan sehingga menghasilkan penghematan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp300 triliun.
Selain mengefisienkan belanja negara, Qodari menilai Presiden Prabowo juga menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas kebocoran anggaran yang selama ini menjadi persoalan dalam pengelolaan keuangan negara.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola aset negara sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya.
“Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” lanjutnya.
Meski demikian, Qodari menegaskan pemerintah tetap menghormati berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya. Menurutnya, kritik dan masukan merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang sehat.
Pemerintah, kata dia, selalu membuka ruang dialog untuk menerima berbagai pandangan yang bertujuan memperkuat kebijakan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” pungkas dia. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!