Kameranusantara.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan bahwa berbagai kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto saat ini merupakan bagian dari upaya reformasi ekonomi yang bertujuan memperbaiki struktur perekonomian nasional. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi sejumlah tuntutan yang disuarakan dalam aksi demonstrasi mahasiswa pada Jumat (12/6/2026).
Menurut Qodari, fokus utama pemerintahan Prabowo adalah melakukan koreksi terhadap sistem ekonomi yang selama ini dianggap belum memberikan manfaat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.
"Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi jilid dua karena yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang, beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia. Struktur yang selama ini menguntungkan elite saja, struktur yang selama ini memungkinkan elite-elite tertentu itu untuk membawa lari uang negara. Itu dikoreksi oleh Pak Prabowo," ujar Qodari dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).
Ia menilai reformasi yang dilakukan pemerintah terlihat dari keberanian menyentuh persoalan-persoalan besar yang selama ini sulit dibenahi. Salah satunya adalah langkah penegakan hukum di sektor energi, khususnya tata niaga minyak.
Qodari mencontohkan penanganan kasus yang melibatkan pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid sebagai bukti komitmen pemerintah dalam memberantas praktik yang merugikan negara.
"Bagaimana tata niaga minyak, ya kan kita sudah tahu yang namanya Riza Chalid selama ini dianggap untouchable. Oleh Pak Prabowo kan tersangka, anaknya diburu di luar negeri. Anaknya sekarang sedang menjalani proses hukum," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga disebut melakukan pembenahan di sektor perkebunan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Menurut Qodari, jutaan hektare kebun sawit ilegal telah ditertibkan sebagai bagian dari reformasi tata kelola sumber daya alam.
"Adanya penegakan sawit, kebun sawit ilegal lewat Satgas PKH, sudah 6 juta hektare. Siapa yang melakukan reformasi terhadap tata kelola sawit kita kecuali Pak Prabowo. Tidak pernah ada sebelumnya," imbuhnya.
Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa reformasi ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo tidak hanya menyasar perbaikan tata kelola, tetapi juga bertujuan memperkuat kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
Ia mengingatkan bahwa Presiden kerap mengkritik kualitas pertumbuhan ekonomi nasional yang dinilai belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum otomatis mencerminkan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh kelompok masyarakat.
"Pak Prabowo itu kan mengatakan berulang kali bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 5 persen itu semu karena yang kaya berlipat dua sampai tiga kali lipat, sementara kelas menengah mengalami penurunan. Berarti beliau mengatakan ada sesuatu yang salah," sebut Qodari.
Sebagai solusi, pemerintah mendorong agar akses pembiayaan dan kredit perbankan tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha besar, melainkan juga dapat menjangkau sektor produktif yang lebih luas.
Di bidang pertanian, pemerintah disebut telah mengambil langkah untuk memperbaiki pendapatan petani melalui kebijakan harga pembelian gabah yang lebih menguntungkan. Sementara bagi nelayan, berbagai program penguatan sarana produksi terus diperluas, mulai dari pembangunan kampung nelayan, penyediaan armada tangkap, fasilitas pabrik es, hingga pembangunan cold storage.
Qodari menilai seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak sesuai amanat konstitusi.
"Pak Prabowo ini justru paling depan dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat Indonesia dan membuat struktur ekonomi menjadi lebih berimbang," pungkasnya. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!