Kameranusantara.id - PDI Perjuangan kembali menegaskan posisinya sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan setelah muncul pernyataan dari Partai Golkar yang mempertanyakan peran PDIP dalam menjalankan fungsi oposisi di parlemen.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menilai Partai Golkar seharusnya lebih memusatkan perhatian pada berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dibandingkan memperdebatkan sikap politik PDIP.
“Lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana, daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa,” kata Deddy dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (20/6/2026).
Menurut Deddy, berada di dalam pemerintahan memang memberikan keuntungan politik karena memiliki akses langsung terhadap kekuasaan. Namun demikian, ia mempertanyakan alasan sejumlah pihak yang terus mempermasalahkan keputusan PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan.
“Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan,” ujarnya.
Deddy menjelaskan bahwa keberadaan partai politik di luar pemerintahan memiliki peran penting dalam menjaga mekanisme checks and balances terhadap jalannya pemerintahan serta penggunaan kewenangan negara.
Ia menilai dominasi partai-partai politik di dalam kabinet berpotensi melemahkan fungsi pengawasan DPR karena fraksi-fraksi cenderung enggan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” tegasnya.
Lebih lanjut, Deddy menegaskan bahwa peran sebagai penyeimbang bukan berarti harus selalu berseberangan dengan pemerintah. Menurutnya, partai di luar pemerintahan tetap dapat mendukung kebijakan yang dianggap baik sekaligus memberikan kritik dan masukan apabila diperlukan.
“Yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda,” katanya.
Ia juga berpendapat bahwa apabila seluruh partai politik memilih bergabung dengan pemerintahan, maka fungsi kontrol terhadap kekuasaan berpotensi bergeser ke ruang publik melalui aksi-aksi demonstrasi masyarakat.
Selain itu, Deddy mengaku kerap menerima keluhan dari sejumlah anggota DPR yang merasa tidak leluasa menyampaikan pandangan karena adanya pertimbangan politik serta posisi partai masing-masing di dalam pemerintahan.
“Saya pribadi selaku anggota DPR sering menerima curhat dari sesama anggota dewan tentang betapa sulitnya mereka berbicara dengan leluasa karena posisi di dalam pemerintahan atau takut mendapat telepon dari sana-sini,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Deddy menegaskan bahwa keberadaan partai politik di luar pemerintahan merupakan bagian yang wajar dalam sistem demokrasi. Menurutnya, perbedaan posisi politik justru menjadi unsur penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
“Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhamad Sarmuji menyatakan bahwa secara formal PDIP memang tidak bergabung dalam pemerintahan. Namun menurutnya, pelaksanaan fungsi penyeimbang merupakan persoalan yang berbeda.
“Yang jelas sampai sekarang PDI-P tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” ujar Sarmuji, Jumat (19/6/2026).
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!