Rp49 Triliun dari Satgas dan PPATK Disebut Prabowo Bisa Perbaiki Sekolah dan Puskesmas

Kameranusantara.id - Presiden Prabowo Subianto menyebut dana sebesar Rp10,27 triliun yang berasal dari denda administrasi kehutanan dapat dimanfaatkan untuk merenovasi sekitar 5.000 puskesmas di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan hasil penertiban berupa denda administrasi di Kejaksaan Agung, Rabu, 13 Mei 2026.

Menurut Prabowo, dirinya menerima laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa masih ada sekitar 10 ribu puskesmas di Indonesia yang belum pernah direnovasi sejak era Presiden Soeharto.

Presiden memperkirakan kebutuhan anggaran untuk memperbaiki satu puskesmas mencapai sekitar Rp2 miliar. Dengan demikian, total dana yang dibutuhkan untuk merenovasi 10 ribu puskesmas diperkirakan mencapai Rp20 triliun.

“Saya bilang, ‘Kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu (puskemas)?’ ‘Kira-kira satu puskesmas Rp 2 miliar, jadi kita butuh kurang-lebih Rp 20 triliun.’ Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, Rp 10 triliun,” ucap Prabowo di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat negara diperkirakan kembali menerima tambahan dana sekitar Rp10 triliun dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan Rp39 triliun dari PPATK.

Jika seluruh penerimaan tersebut terealisasi, ia optimistis seluruh puskesmas di Indonesia dapat direnovasi, termasuk memperbaiki sekolah-sekolah yang masih membutuhkan rehabilitasi.

“Kalau bulan depan benar yang masuk Rp 10 triliun lagi dari Satgas, plus Rp 39 triliun dari PPATK, berarti Rp 49 triliun, berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki," kata Prabowo.

Ia menambahkan, pemerintah sebelumnya telah memperbaiki sekitar 17 ribu sekolah melalui APBN tahun lalu. Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan renovasi terhadap 70 ribu sekolah.

Prabowo juga menargetkan renovasi 100 ribu sekolah setiap tahun pada 2027 dan 2028, termasuk lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah.

"Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan akan hilang dimakan para koruptor dan para maling-maling dan perampok-perampok," tutur Prabowo.