Tito Siapkan Armada Kapal Besar Antisipasi Gangguan Ekonomi Akibat Erupsi Anak Krakatau

Jakarta, kameranusantara.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyiapkan sejumlah langkah antisipasi guna menekan dampak ekonomi apabila jalur penerbangan dan pelayaran ditutup dalam waktu lama pasca-erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satu langkah utamanya adalah memobilisasi armada kapal besar milik TNI Angkatan Laut (AL) dan BUMN agar pasokan logistik serta bahan pangan ke daerah tetap lancar.

Rencana tersebut diumumkan Tito dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (6/9/2026). Menurutnya, penutupan alur transportasi udara maupun laut berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian daerah. Untuk itu, aset kapal berkapasitas besar dari TNI AL dan badan usaha milik negara akan dioptimalkan sebagai kompensasi atas lumpuhnya moda transportasi tersebut.

Tito menjelaskan, logistik dapat diangkut melalui kapal-kapal besar, misalnya dari Pelabuhan Tanjung Priok atau daerah lain, untuk memenuhi kebutuhan kawasan yang terdampak, seperti Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan (Palembang). Dalam urusan pangan, ia akan berkoordinasi dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Pertanian, serta pihak terkait lainnya. Kolaborasi ini dirancang agar distribusi kebutuhan pokok menuju daerah-daerah tersebut berjalan tanpa hambatan.

Mengenai bantuan untuk warga terdampak, Tito menyebut hingga kini belum ada permintaan resmi dari pemerintah daerah. Meski begitu, pemerintah pusat mengambil inisiatif lebih dulu dengan menyalurkan bantuan kesehatan berupa masker.

Langkah proaktif ini dinilai penting karena kapasitas fiskal sejumlah daerah mulai terbatas menjelang akhir tahun. Anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang mereka miliki dikhawatirkan sudah menipis, sehingga intervensi pusat diperlukan untuk membantu masyarakat. Tito mencontohkan pola serupa pernah diterapkan saat penanganan COVID-19, dengan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan untuk membagikan masker ke daerah.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah optimistis penanganan dampak abu vulkanik dan perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak dapat berjalan optimal.(kls)