Jakarta, Kameranusantara.id - Ketidakpastian kondisi energi global mendorong pemerintah mengambil langkah antisipatif guna menekan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Salah satu kebijakan yang didorong adalah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta penerapan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH).
Kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi tekanan terhadap kebutuhan energi domestik di tengah potensi gejolak harga minyak dunia.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ratna Juwita Sari, menilai kebijakan penghematan energi yang ditempuh pemerintah merupakan langkah realistis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"Ketegangan di kawasan tersebut memang berpotensi memengaruhi stabilitas harga energi global, khususnya minyak, sehingga pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario mitigasi sejak dini agar dampaknya terhadap perekonomian nasional dapat ditekan," ujar Ratna saat dihubungi di Jakarta, Minggu (15/3/2026).
Menurutnya, risiko terhadap sektor energi nasional tidak terlepas dari masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah.
Sebagai gambaran, sekitar 20 hingga 25 persen impor minyak mentah Indonesia masih berasal dari kawasan tersebut. Karena itu, setiap eskalasi konflik yang memengaruhi jalur distribusi energi global berpotensi menekan harga minyak sekaligus meningkatkan biaya impor energi nasional.
"Karena itu, langkah penghematan konsumsi energi menjadi relevan untuk menjaga ketahanan energi dan stabilitas fiskal," ujarnya.
Di sisi lain, Ratna menilai situasi ketidakpastian global ini juga dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk menata kebijakan energi nasional secara lebih komprehensif, termasuk mengevaluasi regulasi distribusi BBM bersubsidi.
Salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian, serta harga jual eceran BBM tertentu.
"Perubahan atau penyempurnaan regulasi tersebut penting agar penyaluran BBM subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran, terutama di tengah tekanan fiskal dan dinamika harga energi global," ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu memperkuat sejumlah langkah strategis guna mengantisipasi potensi krisis energi global, mulai dari memperkuat cadangan energi nasional, meningkatkan produksi energi domestik, mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan, hingga memastikan efisiensi distribusi energi di dalam negeri.
"Kami tentu akan terus mengawal kebijakan energi agar setiap langkah yang diambil Pemerintah tidak hanya responsif terhadap situasi global, tetapi juga tetap menjaga ketahanan energi nasional dan melindungi kepentingan masyarakat," pungkas Ratna. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!