JAKARTA, kameranusantara.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 14 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) sepanjang 2026 hingga awal September.
Pencabutan izin tersebut dilakukan terhadap bank yang dinilai tidak mampu memenuhi ketentuan regulator, terutama terkait kondisi permodalan dan tata kelola.
Bank terbaru yang ditutup adalah PT BPRS Gaido Indonesia di Cianjur, Jawa Barat. OJK mencabut izin usaha bank tersebut pada 1 September 2026.
Sejumlah BPR dan BPRS yang izinnya dicabut tersebar di berbagai daerah, termasuk Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan OJK untuk membatasi potensi risiko terhadap nasabah dan industri perbankan.
Permasalahan modal menjadi salah satu faktor yang kerap mendasari pencabutan izin. Bank yang tidak mampu memperbaiki kondisi keuangannya, memenuhi ketentuan permodalan, maupun membenahi tata kelola dapat dikenai tindakan regulator.
Setelah izin usaha dicabut, bank tidak lagi diperbolehkan menjalankan kegiatan operasional. Proses selanjutnya masuk ke tahap penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam tahap tersebut, manajemen, dewan komisaris, dan pemegang saham tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap aset maupun kewajiban bank tanpa persetujuan tertulis dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Selanjutnya, LPS melalui tim likuidasi menangani proses penyelesaian aset dan kewajiban bank, termasuk pemenuhan hak nasabah.
Rentetan pencabutan izin terhadap 14 BPR dan BPRS menunjukkan pengawasan terhadap kondisi kesehatan bank terus dilakukan. Aspek permodalan dan tata kelola menjadi bagian penting yang harus diperhatikan pelaku industri untuk menjaga keberlangsungan usaha.
Bagi perbankan, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi salah satu kunci untuk menjaga kepercayaan nasabah dan mencegah munculnya persoalan yang dapat mengganggu operasional bank. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!