Kameranusantara– Pemerintah memperkuat reformasi birokrasi sebagai bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Kementerian PANRB mendorong birokrasi yang lebih adaptif, terintegrasi, dan mampu menjadi penggerak bagi program pembangunan nasional.
Komitmen tersebut mengemuka dalam High Level Meeting Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (PP MES) yang berlangsung di Jakarta, Kamis (10/9/2026). Dalam forum tersebut, Kementerian PANRB memberikan apresiasi terhadap Visi dan Peta Jalan MES 2026–2030.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan bahwa birokrasi memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai agenda pembangunan, termasuk pengembangan ekonomi syariah. Karena itu, birokrasi perlu terus bertransformasi agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan terintegrasi.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyederhanakan proses lintas kementerian dan lembaga. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemudahan berusaha dan mengurangi hambatan perizinan bagi pelaku usaha, termasuk sektor usaha syariah dan halal.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Birokrasi yang agile dinilai dapat memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pelaku ekonomi sehingga berbagai potensi ekonomi nasional dapat berkembang.
Pemerintah juga memperkuat transformasi digital melalui integrasi sistem pemerintahan. Interoperabilitas data dan penyederhanaan aplikasi pemerintah menjadi salah satu fokus agar pelayanan publik maupun proses pengambilan kebijakan dapat berjalan lebih efektif.
Khusus untuk sektor ekonomi syariah, integrasi data diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengukuran kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB. Ketersediaan data yang lebih terintegrasi dan terkini juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat.
Di sisi lain, pemerintah mendorong MES untuk mengambil peran yang lebih luas dalam membangun konektivitas antarpelaku ekonomi. MES diharapkan mampu menjadi penghubung yang mempertemukan berbagai unsur dalam ekosistem ekonomi syariah nasional.
Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya keterhubungan dalam pembangunan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, MES didorong untuk tidak hanya menjadi wadah komunitas, tetapi turut berperan membangun ekosistem yang menghubungkan berbagai pelaku ekonomi.
Ketua Umum PP MES Rosan Roeslani menyampaikan bahwa penguatan ekonomi syariah membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Pengembangan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mencakup seluruh rantai ekonomi mulai dari produksi hingga ekspor.
Dengan demikian, sinergi antara reformasi birokrasi dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah menjadi langkah strategis untuk memperkuat perekonomian nasional. Pemerintah terus mendorong agar kebijakan tidak berhenti pada pembentukan program, tetapi menghasilkan ekosistem yang saling terhubung dan memberikan dampak nyata.
Melalui birokrasi yang semakin efektif dan dukungan lintas sektor, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisi dalam ekonomi syariah global. Kebijakan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!