Jakarta, kameranusantara.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai terlalu dini untuk menentukan opsi perubahan sistem pemilu yang akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco menanggapi sejumlah wacana yang mulai muncul, termasuk ambang batas parlemen sebesar 5 persen, persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden, serta kemungkinan pemisahan kembali pemilu legislatif dan pemilu presiden.
“Masih terlalu dini kalau menanyakan sistem atau usulan mana yang kemudian akan diakomodasi,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan pembahasan mengenai desain pemilu masih berkembang. Komisi II DPR juga disebut belum memulai pembahasan resmi bersama pemerintah.
Menurut Dasco, seluruh gagasan yang muncul akan menjadi bahan dalam pembahasan RUU Pemilu. Masukan tersebut tidak hanya berasal dari partai politik yang memiliki kursi di parlemen, tetapi juga partai nonparlemen.
“Pendapat dari masing-masing partai di parlemen maupun masukan dari partai nonparlemen akan menjadi bahan bagi Komisi II,” ujarnya.
Sejumlah fraksi DPR memang mulai menyampaikan pandangan mengenai substansi RUU Pemilu meski pembahasan resmi belum dimulai.
Selain isu ambang batas parlemen dan pencalonan presiden yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), wacana mengenai pemisahan kembali pemilu legislatif dan pemilu presiden juga ikut mencuat.
Di sisi lain, Komisi II DPR disebut tengah menyiapkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu. Panja ditargetkan terbentuk sebelum masa sidang berakhir dan anggota DPR memasuki masa reses.
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengatakan pimpinan komisi telah memberikan arahan agar proses pembahasan RUU Pemilu segera dimulai.
“Dari pimpinan, kami mendapat informasi Panja akan segera diputuskan pada akhir masa persidangan ini,” kata Aria Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2026). (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!