Kameranusantara – Pembangunan ekonomi nasional terus diarahkan agar tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga mampu menghadirkan pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, ekonomi Pancasila dan ekonomi konstitusi dinilai penting menjadi landasan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan bahwa pembangunan nasional harus tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila serta cita-cita kemerdekaan. Hal tersebut disampaikannya dalam orasi ilmiah di Kampus Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (11/9/2026).
Dalam orasi bertajuk “Kapitalisme Rakyat dan Negara Versus Kapitalisme Global, Jalan Ideologi Menuju Indonesia Emas 2045”, Nurdin menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Potensi tersebut didukung oleh kekayaan sumber daya alam, mulai dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan hingga pertambangan, serta jumlah penduduk yang besar.
Menurut Nurdin, salah satu modal strategis Indonesia adalah bonus demografi. Kondisi tersebut harus dimanfaatkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Pemanfaatan bonus demografi menjadi semakin penting karena keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga kemampuan negara mengelolanya untuk kepentingan masyarakat luas.
Nurdin menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak semestinya hanya dilihat melalui indikator statistik. Pertumbuhan harus memberikan manfaat nyata berupa peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip Pancasila, khususnya semangat kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan memperoleh perlindungan sosial, kesempatan kerja, dan akses pendidikan yang layak.
Penguatan ekonomi kerakyatan juga menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, pembangunan diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang lebih merata.
Komitmen tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga legislatif, dunia pendidikan, serta masyarakat dalam menyiapkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan menjadikan Pancasila sebagai pijakan dalam pembangunan ekonomi, Indonesia memiliki arah pembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan ekonomi, tetapi juga memastikan kemajuan tersebut berjalan seiring dengan pemerataan, keadilan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional agar Indonesia mampu memanfaatkan potensi sumber daya dan bonus demografi secara optimal untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju pada 2045.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!