Surabaya, kameranusantara.id – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Agus Sahat ST, menghadiri kunjungan kerja Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita dalam rangka memantau percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Kodam V/Brawijaya, Rabu (18/2/2026).
Agenda tersebut dipusatkan di KDKMP Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari konsolidasi lintas sektor untuk memastikan pembangunan koperasi desa berjalan sesuai target sebagai penggerak ekonomi berbasis komunitas.
Turut hadir dalam kegiatan itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Pangdam V/Brawijaya, Wakapolda Jatim, serta Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) bersama jajaran pejabat utama Kodam.
Evaluasi dan Apresiasi Progres
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Panglima TNI melakukan evaluasi capaian pembangunan gedung KDKMP melalui video conference dengan para Komandan Distrik Militer (Dandim) se-jajaran Kodam V/Brawijaya. Ia menyampaikan apresiasi atas peningkatan progres pembangunan di sejumlah daerah.
Menurutnya, Koperasi Merah Putih memiliki peran strategis sebagai fondasi penguatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Ia menekankan pentingnya dukungan bersama agar koperasi benar-benar menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Pastikan Kesiapan Operasional
Usai pengarahan, rombongan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur meninjau langsung bangunan koperasi. Peninjauan meliputi kesiapan sarana-prasarana, tata kelola distribusi barang, hingga potensi pengembangan layanan ke depan.
Kajati Jatim berharap KDKMP Kutisari dapat segera beroperasi secara optimal dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Ia menilai sinergi antara unsur TNI, pemerintah daerah, BUMN, dan aparat penegak hukum penting untuk memastikan koperasi berjalan tertib dan sesuai regulasi.
Dengan dukungan lintas lembaga, Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi simpul distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga ruang pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil, sekaligus instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kepastian hukum. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!