Kameranusantara— Pemerintah memperkuat strategi pengelolaan keuangan negara dengan mengoptimalkan keuntungan perusahaan milik negara. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dipastikan akan menyetorkan sekitar Rp120 triliun ke APBN 2026 sebagai bagian dari kontribusi penerimaan negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan nilai setoran tersebut telah diputuskan dan akan masuk dalam pos Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.
“Sekitar Rp120 triliun untuk tahun ini. Itu yang diputuskan oleh Presiden (Prabowo Subianto),” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Menurut Purbaya, kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara. Pasalnya, nilai setoran yang direncanakan lebih tinggi dibandingkan penerimaan dividen BUMN pada periode sebelum pengelolaan melalui Danantara.
Dividen BUMN sebelumnya tercatat sekitar Rp90 triliun per tahun. Dengan target setoran Rp120 triliun pada 2026, kontribusi tersebut meningkat sekitar Rp30 triliun.
Purbaya menilai peningkatan itu menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kinerja perusahaan negara.
“Kalau tahun-tahun sebelumnya cuma dapat Rp90 triliun dari dividen. Kalau jadi Rp120 triliun kan bagus, meningkat. Malah pemerintah nggak rugi, pendapatan malah nambah. Saya harap ke depan untungnya lebih besar lagi,” kata Purbaya.
Kontribusi Danantara menjadi penting di tengah kebutuhan pemerintah menjaga kesehatan APBN. Tambahan penerimaan negara dapat memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk menghadapi berbagai kebutuhan pembangunan sekaligus menjaga keseimbangan anggaran.
Pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2026 sebesar Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB. Karena itu, tambahan penerimaan dari pengelolaan aset negara menjadi salah satu faktor yang dapat membantu menjaga kondisi fiskal.
Purbaya menjelaskan, dana dari Danantara dapat dimanfaatkan antara lain sebagai bagian dari upaya menjaga defisit APBN dan menyediakan cadangan untuk menghadapi kebutuhan pengeluaran yang tidak terduga.
“Di antaranya itu (menjaga defisit). Juga untuk cadangan kalau kami perlu pengeluaran lebih yang tak terduga,” tutur Purbaya.
Kebijakan tersebut memperlihatkan pendekatan pemerintah yang berupaya mengoptimalkan sumber daya negara secara lebih produktif. Keuntungan dari BUMN tidak hanya dipandang sebagai hasil korporasi, tetapi juga dapat memberikan kontribusi langsung terhadap kapasitas fiskal negara.
Pengelolaan melalui Danantara juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan negara. Ketika kinerja BUMN semakin baik, manfaatnya dapat dirasakan melalui peningkatan kontribusi kepada penerimaan negara.
Masuknya dana Rp120 triliun ke APBN juga dapat memperkuat fleksibilitas pemerintah dalam menjalankan berbagai program prioritas. Dengan ruang fiskal yang lebih memadai, pemerintah memiliki kemampuan lebih besar untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus merespons kebutuhan yang muncul secara tidak terduga.
Purbaya belum memberikan kepastian apakah pola setoran tersebut akan dilanjutkan pada 2027. Pemerintah akan mempertimbangkan perkembangan kinerja Danantara dan kondisi APBN dalam menentukan kebijakan berikutnya.
Adapun target PNBP dalam RAPBN 2027 ditetapkan sebesar Rp517,4 triliun, sementara pemerintah terus berupaya memastikan penerimaan negara dikelola secara optimal.
Setoran Rp120 triliun dari Danantara pada 2026 menjadi salah satu perkembangan positif dalam pengelolaan aset negara. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa optimalisasi BUMN dapat berjalan beriringan dengan kepentingan fiskal nasional.
Dengan pengelolaan aset yang semakin produktif, pemerintah diharapkan mampu memperkuat penerimaan negara, menjaga stabilitas APBN, dan menyediakan dukungan fiskal yang memadai bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!