Jakarta, kameranusantara.id – Momentum September Hitam kembali menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengingat berbagai persoalan hak asasi manusia (HAM) yang pernah terjadi di Indonesia. Peringatan tersebut penting bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi juga memastikan persoalan yang belum selesai tetap mendapat perhatian.
Di tengah perkembangan media sosial, isu September Hitam semakin mudah menjangkau masyarakat, terutama generasi muda. Kampanye digital dapat menjadi sarana untuk menjaga ingatan kolektif sekaligus membuka ruang diskusi mengenai berbagai persoalan HAM.
Namun, derasnya arus informasi di media sosial juga membawa tantangan. Informasi tanpa konteks, narasi provokatif, hingga konten yang belum terverifikasi dapat dengan cepat menyebar dan memicu persepsi yang keliru.
Pengamat politik Indeks Data Nasional Ayip Tayana menilai aktivitas digital terkait September Hitam pada dasarnya merupakan bentuk perhatian publik terhadap persoalan HAM. Meski demikian, ia mengingatkan agar momentum tersebut tidak berubah menjadi ajang penyebaran kebencian atau mobilisasi emosi.
Menurutnya, perjuangan dalam isu HAM membutuhkan data, argumentasi, konsistensi, serta jalur penyelesaian yang jelas. Kemarahan publik dapat mendorong munculnya perhatian terhadap suatu persoalan, tetapi penyelesaian membutuhkan proses yang lebih terukur.
Dalam negara demokrasi, mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki hak menyampaikan aspirasi. Demonstrasi menjadi salah satu cara yang dapat digunakan selama berlangsung sesuai aturan dan tetap menjaga ketertiban.
Meski begitu, advokasi persoalan HAM tidak harus selalu berakhir di jalanan. Dialog, penelitian, pendokumentasian kasus, pendidikan publik, pendampingan korban, hingga pengawasan kebijakan juga dapat menjadi bagian dari perjuangan masyarakat sipil.
Ayip menilai tuntutan dalam momentum September Hitam akan lebih kuat jika diarahkan pada persoalan yang konkret. Misalnya, memastikan data korban semakin jelas, mengawasi pelaksanaan program pemulihan, serta mendorong kebijakan agar pelanggaran HAM tidak kembali terjadi.
Penyelesaian persoalan HAM masa lalu sendiri masih membutuhkan proses panjang. Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah, tetapi efektivitas pemulihan korban, pendataan, penyelesaian kasus, serta upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak berulang tetap menjadi perhatian.
Karena itu, kritik terhadap pemerintah tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi. Namun, kritik akan lebih efektif jika didukung fakta dan disertai tuntutan yang jelas sehingga dapat diuji serta ditindaklanjuti.
Di Papua Barat, Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu kerawanan dalam momentum Black September. Ia meminta masyarakat menyampaikan aspirasi sesuai aturan dan menjaga keamanan.
Kepolisian juga membuka ruang mediasi dengan mempertemukan kelompok yang menyampaikan aspirasi dengan pihak pemerintah terkait. Langkah dialog tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah perbedaan pandangan berkembang menjadi konflik.
Memperingati September Hitam bukan berarti menghidupkan kembali kemarahan tanpa arah. Justru, momentum tersebut dapat digunakan untuk memperkuat ingatan publik, memahami sejarah berdasarkan data, dan mengawal proses penyelesaian persoalan HAM.
Mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi pemerintah sekaligus menjaga kualitas demokrasi. Sementara pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan ruang dialog, memberikan informasi yang transparan, serta memastikan mekanisme pemulihan dan penyelesaian berjalan secara nyata.
September Hitam pada akhirnya dapat menjadi momentum untuk belajar dari masa lalu. Ingatan tetap dijaga, kritik tetap disampaikan, tetapi semuanya diarahkan pada upaya mencari penyelesaian dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!