Jakarta, Kameranusantara.id - NII Crisis Center mengingatkan pentingnya pengawasan dan penguatan edukasi kebangsaan di lingkungan panti asuhan serta yayasan tahfidz Al-Qur'an. Lembaga sosial yang berperan dalam pengasuhan dan pendidikan anak dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan paham radikal maupun mendukung pendanaan terorisme.
Peringatan tersebut disampaikan setelah NII Crisis Center melakukan serangkaian kunjungan silaturahmi ke sejumlah panti asuhan dan rumah tahfidz di Provinsi Lampung. Kegiatan itu dilakukan untuk menyampaikan pesan kebangsaan sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan lembaga sosial.
Pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan, menegaskan bahwa peringatannya tidak ditujukan untuk menggeneralisasi seluruh panti asuhan dan yayasan tahfidz. Namun, ia mengingatkan bahwa anak-anak yang masih berada dalam proses pencarian jati diri dapat menjadi sasaran pendekatan kelompok ekstrem apabila tidak memperoleh pendampingan yang memadai.
"Kelompok radikal sering kali memanfaatkan kepolosan serta semangat keagamaan anak-anak. Doktrinasi biasanya tidak dilakukan secara terbuka lewat kurikulum resmi, melainkan melalui ruang-ruang informal, pengajaran tertutup, hingga pendekatan personal," ujar Ken Setiawan.
Menurut Ken, penggunaan nama yayasan tahfidz atau rumah yatim juga berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk membangun citra positif di tengah masyarakat. Karena itu, pengawasan dan transparansi kegiatan lembaga perlu diperkuat tanpa mengabaikan peran lembaga sosial yang menjalankan fungsi pengasuhan dan pendidikan secara sah.
Selain potensi penyebaran ideologi radikal, Ken menyoroti kemungkinan penyalahgunaan lembaga sosial sebagai sarana pengumpulan dana ilegal untuk mendukung aktivitas terorisme.
Ia mengungkapkan pengalamannya ketika pernah mengelola yayasan yatim piatu yang memiliki puluhan cabang di Indonesia. Menurut penuturannya, dana yang dihimpun melalui proposal pengajuan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) ketika itu dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per bulan.
Ken juga menyinggung kasus penyitaan lebih dari 20 ribu kotak amal milik Yayasan Abdurrahman bin Auf (ABA) di sejumlah daerah, termasuk Bandar Lampung. Ia menyebut kotak amal yang ditempatkan di berbagai tempat usaha diduga disalahgunakan untuk mendukung pendanaan kelompok teroris.
"Kita tentu masih ingat ketika aparat mengamankan lebih dari 20 ribu kotak amal milik Yayasan Abdurrahman bin Auf (ABA) di beberapa daerah, termasuk di Bandar Lampung. Kotak amal yang ditaruh di depan kasir minimarket, warung makan, hingga toko kelontong di desa-desa itu hasilnya disalahgunakan untuk pendanaan kelompok teroris. Mereka paham betul masyarakat Indonesia itu dermawan dan mudah bersedekah," papar Ken.
Peringatan NII Crisis Center tersebut menyoroti pentingnya pengelolaan lembaga sosial yang transparan, pengawasan aliran dana, serta edukasi kebangsaan bagi anak-anak dan pengelola lembaga. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mencegah penyalahgunaan lembaga sosial oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap panti asuhan dan rumah tahfidz yang menjalankan kegiatan secara sah. ANNA
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!