Jakarta, Kameranusantara.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2026 akan tumbuh sekitar 7–9 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut diperkirakan didorong oleh meningkatnya keyakinan konsumen, prospek pertumbuhan ekonomi nasional yang positif, serta penguatan kebijakan pembiayaan UMKM yang terus diakselerasi oleh OJK bersama pemerintah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa perluasan akses pembiayaan yang lebih luas, mudah, dan inklusif bagi UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dian menjelaskan bahwa hingga Januari 2026, penyaluran kredit UMKM tercatat mencapai Rp1.482,9 triliun atau sekitar 17,33 persen dari total kredit perbankan. Meski mengalami moderasi pertumbuhan sebesar 0,53 persen secara tahunan, kondisi fundamental sektor UMKM dinilai tetap kuat.
Menurutnya, perlambatan tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global dan domestik serta proses pemulihan UMKM pascapandemi yang berjalan lebih lambat dibandingkan sektor korporasi.
Di tengah tantangan tersebut, industri perbankan tetap optimistis terhadap prospek kredit UMKM pada 2026 yang diperkirakan tumbuh 7–9 persen secara tahunan, didukung oleh tingginya tingkat kepercayaan konsumen.
OJK mencatat Indeks Keyakinan Konsumen pada awal 2026 berada di level positif 127,00 persen, sementara Consumer Price Index tercatat sebesar 109,75 persen. Kedua indikator tersebut menunjukkan tren peningkatan dalam satu tahun terakhir yang mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ke depan.
Selain itu, momentum konsumsi menjelang Lebaran juga diperkirakan mendorong aktivitas ekonomi pada triwulan pertama 2026. Peningkatan konsumsi rumah tangga selama periode tersebut berpotensi meningkatkan permintaan kredit modal kerja bagi pelaku UMKM.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pembiayaan UMKM, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Regulasi tersebut mewajibkan bank dan lembaga keuangan non-bank untuk menerapkan prinsip pembiayaan yang mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif, sekaligus menyediakan skema pembiayaan khusus bagi sektor UMKM.
Selain itu, OJK juga membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah sebagai bentuk komitmen institusional dalam memperkuat pengembangan sektor tersebut. Strategi yang dilakukan antara lain pengembangan model bisnis pembiayaan, optimalisasi pemanfaatan credit scoring, serta segmentasi dan profiling pelaku UMKM.
“Saat ini, OJK terus berkoordinasi dengan industri perbankan terkait implementasi POJK UMKM dalam rencana bisnis bank,” kata Dian.
OJK juga mendukung penuh program pemerintah, termasuk target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 yang mencapai Rp308,41 triliun. Dukungan tersebut dilakukan melalui partisipasi dalam penyusunan regulasi terkait KUR serta pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan penyalur, termasuk lembaga penjaminan dan asuransi kredit.
Ke depan, Dian menegaskan pentingnya membangun ekosistem yang kondusif bagi pengembangan UMKM melalui penguatan kewirausahaan, program pendampingan, perluasan akses pasar melalui offtaker, serta identifikasi sektor-sektor UMKM yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi.
OJK juga akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga guna menciptakan sinergi kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan.
Dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 yang mencapai sekitar 5,11 persen serta target pertumbuhan 6 persen pada 2026, OJK menilai sektor UMKM memiliki prospek yang semakin cerah untuk berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!