Jakarta, kameranusantara.id – Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong masyarakat membeli rumah sekaligus memperluas akses hunian yang layak dan terjangkau.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kemampuan masyarakat memiliki rumah.
Salah satu skema yang disiapkan adalah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah. Melalui kebijakan ini, beban PPN dalam transaksi rumah tertentu akan ditanggung pemerintah.
Airlangga menjelaskan fasilitas tersebut berlaku untuk pembelian rumah hingga nilai Rp2 miliar. Sementara untuk rumah dengan harga Rp5 miliar, bagian yang mendapat fasilitas PPN DTP dibatasi hingga nilai Rp2 miliar.
“PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah sampai dengan Rp2 miliar. Dan pembelian dari Rp5 miliar, dipotong Rp2 miliar untuk fasilitas tersebut,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (1/10/2026).
Selain insentif pajak, pemerintah juga menyiapkan perluasan sasaran program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.
Program tambahan tersebut ditujukan kepada pekerja yang memiliki penghasilan tetap. Pemerintah memperkirakan sekitar 17 juta pekerja dapat menjadi sasaran program tersebut.
Airlangga mengatakan pekerja yang memenuhi ketentuan nantinya dapat memperoleh fasilitas KPR dengan tingkat bunga sebesar 6 persen.
“Dibuatkan program baru tambahan untuk KPR bersubsidi, bagi mereka yang mendapatkan penghasilan tetap, sekitar 17 juta pekerja. Di mana program ini juga akan diberikan kredit pemilikan rumah dengan bunga 6 persen,” katanya.
Pemerintah berharap kombinasi insentif PPN dan perluasan KPR subsidi dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan sekaligus mendorong aktivitas sektor properti. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!