Pemerintah Siapkan Strategi Efisiensi, APBN Dijaga dari Tekanan Global

Jakarta, kameranusantara.id - Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah penghematan untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah lonjakan harga energi global. Kebijakan ini difokuskan pada penataan ulang belanja agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, efisiensi dilakukan melalui prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian/lembaga. Langkah ini berpotensi menghemat hingga Rp130 triliun dengan memangkas belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, hingga kegiatan seremonial.

Anggaran yang dihemat akan dialihkan ke program yang lebih mendesak, termasuk penanganan bencana dan percepatan program pembangunan.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan sebagian sektor swasta. Untuk ASN, WFH diberlakukan satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan konsumsi energi dan biaya operasional.

Langkah efisiensi juga menyasar mobilitas, seperti pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen serta pengurangan perjalanan dinas dalam dan luar negeri. Pemerintah juga mendorong penggunaan transportasi publik dan penghematan energi di lingkungan kerja.

Di sektor swasta, penerapan WFH disesuaikan dengan karakteristik masing-masing industri. Namun, sejumlah sektor vital seperti kesehatan, keamanan, energi, logistik, dan pangan tetap beroperasi normal.

Sementara itu, kegiatan pendidikan dasar dan menengah tetap berlangsung tatap muka. Untuk perguruan tinggi, pengaturan pembelajaran akan disesuaikan lebih lanjut.

Pemerintah juga melakukan penyesuaian pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Frekuensi penyaluran dikurangi dari enam hari menjadi lima hari per pekan, dengan pengecualian untuk wilayah tertentu seperti daerah 3T dan kawasan dengan tingkat stunting tinggi. Kebijakan ini diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp20 triliun.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. (kls)