Jakarta, kameranusantara.id — Penolakan terhadap film Pig Feast atau “Pesta Babi” kian menguat di tengah upaya menjaga stabilitas dan percepatan pembangunan di Papua. Sejumlah pihak menilai kehadiran film tersebut tidak memberi dampak positif, bahkan berpotensi mengganggu harmoni sosial yang telah terbangun.
Dalam beberapa tahun terakhir, Papua menunjukkan perkembangan di berbagai sektor. Kondisi keamanan yang relatif kondusif disebut menjadi faktor penting dalam mendorong realisasi program strategis, termasuk di bidang pertanian dan pertanahan.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menyebut program cetak sawah rakyat menjadi salah satu fokus utama untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Program tersebut ditargetkan mencapai 30.000 hektare dan dijalankan secara bertahap agar sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat program sertifikasi tanah guna memberikan kepastian hukum dan mendorong pemanfaatan lahan secara produktif. Kepala Kantor Wilayah BPN Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, menilai langkah ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di tingkat daerah, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial agar seluruh program pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan. Ia juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan.
Sementara itu, dari kalangan adat, Ketua Dewan Adat Suku Distrik Pantai Barat, Alexander Sunuk, mengingatkan bahwa menjaga keharmonisan sosial merupakan tanggung jawab bersama. Ia menilai narasi yang berpotensi memicu persepsi negatif perlu disikapi secara bijak.
Menguatnya penolakan terhadap film tersebut mencerminkan komitmen berbagai pihak untuk menjaga arah pembangunan Papua tetap positif. Stabilitas yang terjaga dinilai menjadi modal utama agar program strategis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!