Kameranusantara.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama serikat pekerja berencana membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai langkah untuk menekan angka pemutusan hubungan kerja sekaligus menjaga keberlangsungan lapangan kerja.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, jumlah PHK di wilayah tersebut mencapai 5.400 kasus selama periode 1 Januari hingga 1 September 2026. Angka ini menempatkan Jawa Timur pada posisi ketiga tertinggi secara nasional. Sementara itu, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 5.949 kasus PHK berdasarkan data penerima Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Rencana pembentukan Satgas PHK tersebut merupakan salah satu aspirasi yang disampaikan serikat pekerja dalam aksi demonstrasi di Gedung DPRD Jawa Timur dan halaman Kantor Gubernur Jawa Timur pada Kamis (1/10/2026). Dalam aksi itu, pekerja juga menyuarakan sejumlah tuntutan terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan pesangon.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Jawa Timur, Sugeng Lestari, mengatakan pemerintah provinsi bersama Biro Kesejahteraan Rakyat akan menindaklanjuti usulan pembentukan Satgas PHK.
“Kemudian kami dan Biro Kesra Pemprov Jatim akan membentuk Satgas PHK, salah satu aspirasi yang disampaikan,” kata Sugeng, Rabu (7/10/2026).
Sugeng menjelaskan, tugas Satgas PHK tidak hanya berfokus pada penanganan persoalan hukum setelah pemutusan kerja terjadi. Satgas tersebut juga akan mengedepankan langkah pencegahan agar perusahaan dapat mempertahankan pekerjanya dan tidak terburu-buru melakukan efisiensi tenaga kerja.
“Ini baik sekali usulannya, jadi bagaimana perusahaan dicegah PHK bukan terkait penegakan. Maka kami ada kolaborasi dengan pekerja yang akan diketuai oleh Ibu Gubernur tapi ada lintas OPD,” jelasnya.
Satgas PHK Didorong Selamatkan Perusahaan dan Pekerja
Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Nuruddin Hidayat, menyampaikan bahwa pembentukan Satgas PHK diharapkan mampu mencegah pemutusan kerja, menyelamatkan perusahaan yang masih berpotensi bertahan, serta memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi apabila PHK tidak dapat dihindari.
Menurut Nuruddin, keberadaan Satgas perlu didukung struktur koordinasi yang efektif. Ia berpandangan bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur idealnya menjadi ketua Satgas agar koordinasi lintas sektor dapat berjalan dengan baik.
Serikat pekerja juga menekankan pentingnya keterlibatan buruh secara nyata dalam proses pemetaan, pencegahan, penyelesaian, dan pengawasan kasus PHK. Dengan demikian, Satgas tidak hanya bekerja setelah perusahaan mengeluarkan keputusan pemutusan hubungan kerja, tetapi juga mampu mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini.
“Kami mendorong agar Satgas memiliki early warning system terhadap perusahaan yang menunjukkan tanda-tanda masalah,” ucap Nuruddin.
Selain pencegahan, Satgas diharapkan menyediakan saluran pengaduan dan mekanisme respons cepat agar persoalan ketenagakerjaan dapat segera ditangani melalui koordinasi lintas instansi.
Dalam kondisi tertentu, apabila perusahaan tidak lagi mampu beroperasi, pemerintah juga diharapkan dapat mengupayakan penyelamatan aset dan keberlanjutan kegiatan usaha sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pencegahan PHK Jadi Ukuran Keberhasilan
FSPMI Jawa Timur menilai keberhasilan Satgas tidak cukup diukur dari jumlah kasus PHK yang ditangani setelah terjadi. Indikator yang lebih penting adalah kemampuan mencegah pemutusan kerja dan mempertahankan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan.
Melalui kolaborasi pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pihak perusahaan, pembentukan Satgas PHK diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha di Jawa Timur.
Upaya tersebut juga diharapkan dapat menciptakan mekanisme penanganan persoalan ketenagakerjaan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada pencegahan, sehingga kepentingan pekerja dan keberlanjutan perusahaan dapat diperhatikan secara bersamaan. ANN
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!