Kameranusantara — Upaya pemerintah membangun kebijakan berbasis data terus dilakukan melalui Sensus Ekonomi 2026. Di Kabupaten Karo, BPS mengerahkan 394 petugas lapangan untuk memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat tergambar secara menyeluruh.
Para petugas melakukan pendataan secara langsung dengan metode door-to-door maupun mendatangi tempat usaha. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kemungkinan adanya kegiatan ekonomi yang terlewat sekaligus menjaga keseragaman konsep pendataan secara nasional.
Kepala BPS Kabupaten Karo Oliver Bobby Reynold Simarmata menjelaskan bahwa seluruh petugas telah mengikuti pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan. Mereka mendapatkan pembekalan untuk melakukan pendataan terhadap usaha maupun rumah tangga.
Sensus Ekonomi 2026 memiliki cakupan yang luas. Tidak hanya sektor perdagangan dan industri, sektor pertanian juga menjadi bagian dari pendataan. Kebijakan tersebut relevan bagi Kabupaten Karo karena lebih dari separuh perekonomian daerah masih ditopang sektor pertanian.
BPS juga memberikan perhatian terhadap perkembangan ekonomi baru, termasuk bisnis rumahan dan usaha berbasis online. Aktivitas ekonomi semacam ini menjadi bagian dari perubahan pola konsumsi dan belanja masyarakat sejak pelaksanaan sensus ekonomi sebelumnya.
Pendataan secara langsung juga menjadi upaya untuk mendapatkan gambaran ekonomi yang lebih aktual. Masyarakat maupun pelaku usaha didata berdasarkan lokasi keberadaan mereka saat ini, tanpa bergantung pada kesesuaian alamat administrasi KTP.
Dalam pelaksanaannya, BPS memastikan informasi yang diberikan masyarakat tetap memiliki jaminan kerahasiaan berdasarkan undang-undang. Data tersebut digunakan untuk kepentingan statistik negara dan bukan untuk pengenaan pajak ataupun pemberian bantuan sosial secara langsung.
Untuk menjaga kualitas hasil sensus, BPS menerapkan proses verifikasi berlapis. Apabila ditemukan data yang tidak sesuai atau terdapat anomali, petugas dapat melakukan pengecekan dan konfirmasi kembali ke lapangan.
Kerja lapangan tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dukungan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar menjadi bagian penting agar pemerintah memperoleh gambaran kondisi ekonomi yang lebih akurat.
Hingga laporan tersebut diterbitkan, pencapaian pendataan di Kabupaten Karo telah mencapai sekitar 95 persen. BPS Karo optimistis seluruh proses pendataan dapat segera diselesaikan.
Sensus Ekonomi 2026 pada akhirnya bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi menjadi bagian dari upaya menghadirkan informasi ekonomi yang lebih lengkap. Data tersebut dapat menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam memahami potensi daerah dan menyusun kebijakan publik yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.(*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!