Kameranusantara.id - Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Ia mempertanyakan dasar penilaian yang menyebut program-program tersebut mengalami kegagalan.
Prabowo mengaitkan pelaksanaan program prioritas dengan kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, penghematan belanja negara dapat membuka ruang fiskal untuk dialokasikan kembali pada kebutuhan masyarakat, termasuk perbaikan sekolah.
"Salahnya apa saya mau tanya? MBG, Koperasi Merah Putih, salahnya apa kalau saya menghemat ratusan triliun? Saya bisa perbaiki sekolah," ujar Prabowo dalam acara Presiden Prabowo Menjawab: Ketegasan, Kebijakan, Tantangan, dan Masa Depan Indonesia yang disiarkan melalui kanal YouTube Prabowo Subianto, Rabu (16/9/2026).
Menurut Prabowo, efisiensi anggaran tidak hanya bertujuan mengurangi pengeluaran pemerintah. Dana yang berhasil dihemat diarahkan untuk mendukung berbagai program yang dinilai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Dalam pidatonya mengenai perekonomian 2026, Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan penghematan lebih dari Rp300 triliun pada tahun pertama pemerintahannya. Dana tersebut kemudian diarahkan untuk membiayai MBG serta kebutuhan produktif lainnya.
Prabowo Jelaskan Peran Koperasi Desa Merah Putih
Prabowo juga menjelaskan tujuan Koperasi Desa Merah Putih dalam memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok. Menurutnya, panjangnya rantai distribusi dapat membuat banyak pihak menjadi perantara antara petani dan konsumen.
Melalui Kopdes Merah Putih, pemerintah mendorong koperasi mengambil peran dalam rantai pasok sehingga distribusi barang dapat menjadi lebih efisien.
Prabowo menyebut riset yang diterimanya memperkirakan margin pihak perantara berada di kisaran 30-40 persen dengan nilai sekitar Rp313 triliun. Sementara margin yang ditargetkan untuk Kopdes berada pada kisaran 5-10 persen.
"Ini adalah keamanan ekonomi jangka panjang," kata Prabowo dalam penjelasannya mengenai Kopdes Merah Putih.
Koperasi Desa Merah Putih juga ditempatkan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa. Dalam sidang kabinet, Prabowo menyampaikan bahwa lebih dari 1.000 Koperasi Desa Merah Putih telah mulai beroperasi, dengan target pembangunan 30 ribu koperasi hingga akhir 2026.
Efisiensi Anggaran dan Penertiban Ekonomi Ilegal
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyinggung upaya pemerintah menutup kebocoran anggaran serta menertibkan aktivitas ekonomi ilegal. Menurutnya, langkah tersebut dapat menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang selama ini memperoleh keuntungan dari celah pengelolaan anggaran maupun sumber daya alam.
Efisiensi belanja dan penutupan kebocoran menjadi bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Sejumlah pengeluaran yang dinilai tidak produktif, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremoni, rapat, dan seminar, dipangkas untuk mengalihkan anggaran ke program yang dianggap lebih produktif.
MBG dan Koperasi Desa Merah Putih tetap tercantum sebagai program prioritas pemerintahan Prabowo. Dalam dokumen dan pidato pemerintah mengenai APBN 2026, MBG mendapatkan alokasi anggaran Rp335 triliun, sedangkan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu agenda untuk mendorong perekonomian masyarakat desa.(hni)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!