Kameranusantara.id - Markas Besar (Mabes) TNI memberikan penjelasan terkait keterlibatan personel TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa yang direncanakan berlangsung di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6). Kehadiran prajurit TNI dalam pengamanan tersebut disebut dilakukan untuk membantu aparat kepolisian berdasarkan permintaan resmi.
Aksi yang semula direncanakan berlangsung di Bundaran HI akhirnya tidak terlaksana setelah massa mahasiswa tertahan di kawasan Tosari oleh aparat gabungan TNI dan Polri yang melakukan pengamanan di sejumlah titik.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Muhammad Nas menegaskan bahwa penanganan aksi unjuk rasa tetap menjadi kewenangan utama kepolisian. Sementara itu, TNI hanya memberikan dukungan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian, adapun pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu. Artinya tetap polisi di depan," kata Nas saat dihubungi, Jumat.
Dari pantauan di lapangan, aparat gabungan melakukan penyekatan terhadap massa mahasiswa yang berupaya bergerak menuju Bundaran HI. Pengamanan dilakukan di sepanjang Jalan MH Thamrin untuk mengantisipasi potensi gangguan terhadap ketertiban umum dan aktivitas masyarakat.
Massa aksi bertahan di lokasi hingga malam hari sebelum akhirnya membubarkan diri secara bertahap sekitar pukul 19.30 WIB.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah. Tuntutan tersebut meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian praktik militerisme sipil, serta desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
Di sisi lain, keterlibatan TNI dan dugaan pelibatan Komponen Cadangan (Komcad) dalam pengamanan aksi menuai kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil.
Koalisi menilai pengerahan unsur militer dalam pengamanan demonstrasi tidak tepat dilakukan dalam situasi yang masih dapat ditangani aparat sipil. Menurut mereka, pelibatan militer semestinya menjadi langkah terakhir apabila kondisi keamanan sudah tidak dapat dikendalikan oleh aparat penegak hukum sipil.
"Koalisi memandang pengerahan TNI untuk menghadapi aksi demonstrasi di beberapa titik di Jakarta adalah kebijakan yang keliru. Dalam negara demokrasi mobilisasi militer seharusnya hanya menjadi opsi terakhir ketika seluruh aparatur sipil sudah tidak mampu mengendalikan situasi yang ada," demikian pernyataan koalisi. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!