Jakarta, kameranusantara.id - Aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan tidak akan melindungi anggotanya yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi.
Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayjen Yusri Nuryanto menyatakan pihaknya siap mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri, khususnya dalam penanganan kasus penyimpangan distribusi energi bersubsidi.
“TNI tidak akan menolerir pelanggaran. Jika ada prajurit terlibat, kami pastikan akan diproses tegas sesuai hukum,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Sikap serupa disampaikan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni. Ia menegaskan, Polri juga akan menindak tanpa pandang bulu terhadap siapa pun, termasuk anggota internal, baik sebagai pelaku maupun pihak yang memberi perlindungan.
“Tidak ada toleransi bagi pelanggaran, termasuk yang mencoba membackingi praktik ilegal,” tegasnya.
Pernyataan ini muncul setelah terungkapnya kasus penyalahgunaan LPG subsidi di Klaten. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka yang diduga terlibat dalam praktik pemindahan gas dari tabung subsidi ke nonsubsidi.
Dari pengungkapan itu, aparat menyita ribuan tabung gas berbagai ukuran, kendaraan operasional, hingga peralatan pendukung seperti selang regulator dan timbangan.
Hingga awal Mei 2026, Bareskrim mencatat telah menangani ratusan kasus serupa dengan ratusan tersangka. Penyidikan pun masih terus dikembangkan untuk membongkar jaringan yang lebih luas.
TNI dan Polri menegaskan komitmennya untuk menjaga distribusi energi bersubsidi tetap tepat sasaran serta melindungi kepentingan masyarakat dari praktik ilegal yang merugikan negara. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!