Jakarta, kameranusantara.id - Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi tanpa mengganggu pelayanan publik. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah menekan konsumsi energi di tengah gejolak harga global.
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026. Meski demikian, pelaksanaan perdana WFH tidak dimulai pada 3 April karena bertepatan dengan hari libur nasional. ASN dijadwalkan mulai bekerja dari rumah setiap Jumat mulai 10 April 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, menilai penerapan WFH di hari Jumat cukup relevan. Menurutnya, hari Jumat memiliki durasi kerja yang relatif lebih singkat sehingga kebijakan ini justru bisa mendorong efisiensi tanpa mengurangi kinerja.
Ia optimistis pelayanan publik tetap berjalan normal selama kebijakan tersebut diterapkan secara terbatas hanya satu hari dalam sepekan.
Namun, pandangan berbeda datang dari kalangan pengamat. Executive Director Next Indonesia, Cristiantoko, menilai masih ada keraguan publik terhadap kualitas layanan saat ASN bekerja dari rumah.
Ia menyarankan pemerintah aktif menunjukkan bahwa layanan publik tetap berjalan optimal, termasuk melalui publikasi di media sosial agar kepercayaan masyarakat terjaga.
Cristiantoko juga mengingatkan bahwa kebijakan WFH perlu dikawal dengan pengawasan dan evaluasi berkala. Tanpa kontrol yang baik, efektivitas kerja ASN dikhawatirkan menurun.
Meski demikian, ia melihat kebijakan ini bisa menjadi momentum untuk mempercepat digitalisasi birokrasi. Dengan dukungan sistem yang memadai, pola kerja fleksibel dinilai dapat mendorong transformasi layanan publik yang lebih modern dan efisien. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!