Jakarta, kameranusantara.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai kekurangan di lapangan. Perbaikan terus dilakukan, namun dukungan pemerintah daerah dinilai krusial agar program berjalan optimal.
Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Suardi Samiran, mengatakan MBG sebagai program berskala besar memang tidak lepas dari tantangan teknis maupun operasional.
“Masih ada ruang perbaikan, dan itu akan terus kami benahi secara berkelanjutan,” ujarnya dalam forum nasional di Semarang, Jawa Tengah.
Ia menekankan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam mengawasi pelaksanaan di tingkat lokal, khususnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, pengawasan rutin diperlukan karena penerima manfaat utama adalah anak-anak di daerah tersebut.
BGN juga mendorong keterlibatan lintas dinas, mulai dari kesehatan, pendidikan, pertanian, hingga administrasi kependudukan. Sinergi ini dinilai penting untuk memastikan program berjalan sesuai standar.
Secara khusus, Suardi meminta dinas kesehatan ikut memverifikasi penerapan standar higiene dan sanitasi di dapur MBG. Ia mengingatkan bahwa sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) saja tidak cukup menjamin kualitas pelaksanaan.
“Harus dipastikan implementasinya benar di lapangan, bukan sekadar administrasi,” tegasnya.
Evaluasi ini mencuat setelah muncul sejumlah kasus dugaan keracunan makanan di beberapa wilayah Jawa Tengah. Meski sebagian SPPG telah mengantongi SLHS, temuan tersebut menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dan menyeluruh.
BGN menegaskan, standar keamanan pangan dalam MBG tidak hanya bergantung pada satu indikator, tetapi mencakup sistem yang lebih luas seperti pengendalian mutu, pengolahan limbah, hingga prosedur keamanan pangan lainnya.
Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, BGN optimistis kualitas pelaksanaan MBG dapat terus ditingkatkan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara aman dan berkelanjutan. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!