Jakarta, kameranusantara.id - Ribuan buruh dari berbagai daerah memusatkan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026). Momentum tahunan ini dimanfaatkan sebagai ajang menyuarakan aspirasi kepada pemerintah.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan May Day bukan sekadar seremoni, melainkan ruang menyampaikan tuntutan konkret buruh. Ia menyebut sebagian aspirasi telah mendapat respons dari pemerintah.
“May Day adalah momentum menyampaikan harapan pekerja. Beberapa tuntutan sudah ditanggapi Presiden,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, buruh membawa 11 isu utama, di antaranya pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan sistem outsourcing dan upah murah, hingga penanganan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat situasi global.
Selain itu, buruh juga menuntut reformasi pajak seperti kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan penghapusan pajak atas THR serta pesangon. Isu lain mencakup pengesahan RUU Perampasan Aset, perlindungan industri tekstil, nikel, dan semen, hingga ratifikasi konvensi ILO.
Perhatian juga diarahkan pada sektor informal, termasuk desakan penurunan potongan tarif ojek online menjadi 10 persen serta pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai penuh waktu.
Presiden Prabowo Subianto disebut telah merespons sejumlah tuntutan tersebut. Ia menilai kesejahteraan buruh dan pertumbuhan dunia usaha harus berjalan seimbang, serta mendorong optimalisasi sumber daya alam melalui hilirisasi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Terkait ancaman PHK, pemerintah berencana membentuk satuan tugas khusus guna menjaga stabilitas lapangan kerja. Sementara pembahasan RUU Ketenagakerjaan dikabarkan tengah berjalan di tingkat panitia kerja DPR dengan target penyelesaian sebelum Oktober 2026.
Di sektor industri, pemerintah juga berupaya menjaga keberlangsungan usaha strategis, termasuk tekstil dan nikel. Untuk sektor ojek online, buruh mendorong keterlibatan negara agar kebijakan tarif lebih berpihak pada pekerja.
Said Iqbal menilai pertemuan antara pemerintah dan serikat pekerja membuka ruang dialog yang lebih konstruktif. “Ada harapan dan proses yang berjalan. Ini menjadi langkah penting bagi perjuangan buruh ke depan,” katanya. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!