Dasco: Pemerintah Beli Saham Aplikator Demi Tingkatkan Kesejahteraan Pengemudi Ojol

Jakarta, Kameranusantara.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pemerintah melalui BPI Danantara telah mengambil langkah strategis dengan membeli sebagian saham perusahaan aplikator ojek online (ojol). Kebijakan ini diarahkan untuk memperbaiki ekosistem kerja pengemudi, khususnya dengan menurunkan potongan komisi yang selama ini dinilai cukup tinggi.

Dengan keterlibatan pemerintah dalam struktur kepemilikan, diharapkan kebijakan aplikator dapat lebih berpihak kepada mitra pengemudi. Penyesuaian sistem akan dilakukan secara bertahap, namun fokus utama saat ini adalah menekan besaran potongan agar lebih adil dan proporsional.

"Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan," kata Dasco saat menerima audiensi aliansi serikat buruh di kompleks parlemen, Jakarta.

Selain itu, terkait status hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan aplikator, pemerintah masih melakukan simulasi kebijakan. Namun, Dasco memastikan bahwa proses perumusan tersebut akan melibatkan berbagai organisasi pengemudi ojol agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi mereka.

"Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk," kata dia.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi tenaga kerja, termasuk dengan membantu perusahaan yang mengalami kesulitan agar tetap dapat beroperasi dan mempertahankan lapangan kerja.

Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo juga telah menerbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur penurunan potongan pendapatan aplikator menjadi maksimal delapan persen.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta.

Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pengemudi ojek daring yang selama ini menjadi tulang punggung sektor transportasi berbasis digital. Dengan penyesuaian skema bagi hasil, diharapkan kesejahteraan pengemudi meningkat sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih berkeadilan.