Jakarta, Suarabersama.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa kendaraan listrik berbasis baterai masih mendapatkan pengecualian dari kebijakan ganjil genap (gage). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan di ibu kota.
“Kami mempertahankan kebijakan bebas ganjil genap bagi kendaraan listrik berbasis baterai," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menekan emisi sekaligus memperkuat sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan.
Syafrin menambahkan bahwa pengembangan kendaraan listrik perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi mobilitas jangka panjang. Hal ini juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas transportasi publik serta kebijakan lingkungan yang berjalan secara konsisten.
Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga tetap memberikan berbagai insentif fiskal bagi pengguna kendaraan listrik. Di antaranya adalah pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa kebijakan insentif ini merupakan bagian dari dukungan terhadap pengembangan ekosistem kendaraan energi terbarukan di Jakarta.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 menetapkan bahwa kendaraan listrik tetap termasuk objek pajak PKB dan BBNKB. Namun demikian, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memberikan insentif berupa pengurangan hingga pembebasan pajak.
Dengan kebijakan tersebut, meskipun kendaraan listrik secara aturan tetap dikenakan pajak, besaran yang harus dibayar dapat berbeda di setiap daerah, bahkan bisa mencapai nol rupiah tergantung kebijakan masing-masing pemerintah daerah.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!