Jakarta, Kamerranusantara.id - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memberikan respons positif terhadap perkembangan gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran, sembari menegaskan pentingnya perlindungan warga negara Indonesia (WNI), termasuk awak buah kapal (ABK), yang berada di kawasan strategis Selat Hormuz.
Juru Bicara I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa kesepakatan gencatan senjata yang telah berjalan sekitar dua pekan itu menjadi indikasi positif bagi upaya meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah.
“Indonesia menyambut baik perkembangan ini sebagai upaya para pihak untuk tetap membuka ruang diplomasi guna meredakan ketegangan,” ujar Yvonne dalam pengarahan media di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Rabu (8/4/2026).
Ia menilai momentum tersebut sebaiknya dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong terciptanya penyelesaian damai yang berkelanjutan. Indonesia juga terus menegaskan pentingnya semua pihak menahan diri serta menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing negara.
“Dialog dan diplomasi tetap menjadi satu-satunya jalan dalam penyelesaian konflik,” tegasnya.
Dalam kaitannya dengan keselamatan pelaut, Kemlu RI juga menyoroti laporan mengenai keberadaan ribuan pekerja maritim yang beroperasi di sekitar Selat Hormuz. Para pekerja tersebut dinilai termasuk kelompok rentan apabila terjadi peningkatan ketegangan di kawasan tersebut.
Yvonne menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap kondisi WNI, termasuk para ABK yang berada di wilayah itu, sekaligus menjalin komunikasi untuk memastikan keamanan mereka tetap terjaga.
Di sisi lain, Indonesia kembali menegaskan pentingnya penghormatan terhadap prinsip kebebasan navigasi sebagaimana diatur dalam hukum internasional, termasuk ketentuan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea.
“Kebebasan navigasi merupakan hak yang dijamin oleh hukum internasional dan harus dihormati oleh semua pihak,” ujarnya.
Pemerintah Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai langkah diplomasi yang konstruktif, termasuk upaya yang berpotensi berkembang menjadi solusi permanen bagi konflik yang terjadi.
Dalam konteks tersebut, perlindungan warga sipil tetap dipandang sebagai prioritas utama dalam setiap proses penyelesaian konflik. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!