Jakarta, kameranusantara.id - Sebanyak 50 ribu buruh dijadwalkan menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di depan DPR RI pada 1 Mei 2026. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang melibatkan ratusan ribu pekerja di berbagai daerah.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus pimpinan Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan aksi akan digelar serentak di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota.
Ia menegaskan, demonstrasi dilakukan secara damai dan tertib sebagai bagian dari hak konstitusional buruh untuk menyampaikan aspirasi.
Dalam aksi tersebut, buruh membawa enam tuntutan utama. Pertama, mendesak pengesahan undang-undang ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi yang hingga kini dinilai belum menunjukkan progres berarti.
Kedua, penolakan terhadap sistem outsourcing dan kebijakan upah murah yang dianggap tidak memberikan kepastian kerja bagi buruh.
Ketiga, meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan ekonomi global, termasuk dampak konflik internasional yang memicu kenaikan biaya energi dan produksi.
Keempat, reformasi pajak yang lebih berpihak kepada pekerja, termasuk usulan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta penghapusan pajak atas tunjangan hari raya, jaminan hari tua, dan dana pensiun.
Kelima, percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) guna melindungi kelompok pekerja rentan.
Terakhir, buruh mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah memperkuat pemberantasan korupsi.
Said Iqbal menyebut tuntutan yang kembali diangkat ini menjadi sinyal bahwa persoalan buruh belum terselesaikan. “Ini bukan sekadar kritik, tetapi alarm bagi pemerintah,” ujarnya.
Aksi di Jakarta akan dimulai pukul 10.00 WIB, sementara di daerah lain dipusatkan di kantor gubernur dan DPRD setempat. Buruh berharap tuntutan tersebut mendapat respons serius dari pemerintah dan parlemen. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!