Jakarta, Kameranusantara.id - Kementerian Keuangan terus mematangkan perhitungan perubahan anggaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penurunan bunga KUR menjadi maksimal 5 persen.
Saat ini, suku bunga KUR masih berada di level flat 6 persen. Pelaksana Harian Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Sudarto, mengungkapkan bahwa penyesuaian bunga tersebut akan berdampak langsung pada perubahan alokasi anggaran subsidi yang telah disiapkan pemerintah.
“Saat ini, pagu untuk subsidi bunga Rp36 triliun. Perubahan dari 6 persen ke 5 persen sudah kami hitung. Segera kami sampaikan,” ujar Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di Jakarta.
Rencana penurunan bunga KUR ini sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas). Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok usaha kecil dan pekerja.
"Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun," kata Presiden Prabowo.
Sebelumnya, skema bunga KUR ditetapkan sebesar 6 persen untuk pengajuan pertama, lalu meningkat bertahap hingga maksimal 9 persen pada pengajuan berikutnya. Namun sejak 2026, pemerintah menetapkan bunga menjadi flat 6 persen sebelum rencana penurunan ini.
Presiden menilai, kebijakan penurunan bunga ini penting mengingat selama ini masyarakat kecil kerap menghadapi beban bunga pinjaman yang sangat tinggi.
"Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang, bunganya luar biasa gilanya. Orang kecil, pinjam uang, bunganya bisa 70 persen setahun," ujar Prabowo.
Selain fokus pada pembiayaan usaha, pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan buruh melalui program perumahan. Program tersebut dirancang agar pengeluaran untuk kontrak rumah dapat dialihkan menjadi cicilan kepemilikan hunian yang lebih terjangkau.
Pemerintah juga menyiapkan skema tenor kredit yang lebih fleksibel dan berjangka panjang agar buruh dapat lebih mudah mengakses pembiayaan rumah. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!